Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dari pusat hingga ke desa-desa untuk menggunakan strategi 'kekinian' dalam melakukan penyuluhan. Sebab, menurutnya, sasaran utama penyuluhan adalah para keluarga muda yang melek teknologi dan berkarakter digital.
Jokowi bilang, dengan menggunakan cara-cara penyuluhan yang berbasis teknologi, maka pesan yang ingin disampaikan pun lebih mudah sampai kepada para keluarga muda.
"Semua punya gawai, gadget, semua punya HP dan sering melihat HP, aktif di media sosial. Oleh karena itu metode komunikasi BKKBN juga harus berubah, harus berkarakter kekinian, penyampaian-penyampaian informasi gunakan media-media yang kekinian. Sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan," kata Jokowi.
Selain itu, Jokowi juga meminta BKKBN merubah cara sosialisasi di lapangan. Menurutnya, sosialisasi yang disampaikan bukan lagi hanya sekedar soal jumlah anak dan jarak antar kelahiran anak, tapi yang penting adalah membangun ketahanan keluarga secara utuh dan berkarakter.
"Yang paling penting disosialisaikan adalah membangun ketahanan keluarga, membangun ketahanan keluarga secara utuh dalam berbagai bidang baik kesehatan, ekonomi, pendidikan anak, dan kebahagiaan keluarga," kata Jokowi.
"Mulai dari penanganan gizi, kualitas sanitasi, kualitas lingkungan, akses pendidikan, ksehatan sampai terjaganya sumber-sumber pendapatan. Adalah pilar kesejahteraan dan ketahanan keluarga Indonesia," imbuhnya.
Jokowi megungkapkan, saat ini penduduk Indonesia didominasi oleh generasi muda yang baru mulai berkeluarga. Artinya, kata dia, pada tahun 2025, 2030 hingga 2035 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi.
"Ini harus kita tahu dan disiapkan betul sehingga saat indonesia muncul yang muncul adalah keluarga-keluarga yang sehat, produktif. Keluarga-keluarga yang betul-betul punya kualitas karena di tangan merekalah nasib bayi yang baru lahir dan akan lahir ke depan," katanya.
Oleh karena itu, Jokowi akan menambah para petugas lapangan keluarga berencana di desa-desa. Sebab, menurut laporan dari BKKBN, petugas lapangan Keluarga Berencana (KB) yang ada saat ini masih sangat minim
"Saya dapat informasi dari kepala bahwa petugas penyuluh KB desa dan sub berjumlah 1,2juta, dan penyuluh KB yang PNS 13 ribu, yang petugas lapangan KB yang non PNS 9.600. Tadi dokter Hasto ini minta agar bisa ditambah minta ditambah, saya jawab bisa," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, yang dibutuhkan saat ini adalah petugas di lapangan yaitu bisa melakukan penyuluhan serta pembinaan kepada masyarakat, sehingga mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Menurutnya yang dikerjakan BKKBN sangat strategis yaitu untuk di masa depan bangsa. Sebab dia mengatakan kualitas di Indonesia bisa terlihat dari keluarga.
"Saya melihat kader-kader penyuluh KB di desa-desa bukan hanya untuk pengendalian kependudukan, tapi juga tujuan besar untuk meningkatkan kualitas keluarga di tingkat kampung dan desa dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas, sehat," ungkap Jokowi.
"Jangan lupa di tengah keluarga akan lahir keluarga yang sehat dan berkualitas," pungkasnya.
