Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo menyebut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berjalan dengan tidak efektif.
"Saya ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan PPKM. Tanggal 11 Januari sampai 25 Januari. Kita harus ngomong apa adanya. Ini tidak efektif," kata Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas terkait penanganan COVID-19 di Istana Bogor, Jumat, yang rekamannya diunggah oleh Biro Pers, Media, dan Informasi pada Minggu, (31/1/2021).
Dalam rapat tersebut, presiden yang kerap disapa Jokowi ini mendasarkan evaluasinya pada fakta bahwa mobilitas masyarakat masih terjadi selama penerapan PPKM. Akibatnya, di beberapa provinsi, angka kasus COVID-19 masih terus naik.
Jokowi pun meminta para menteri koordinator untuk melibatkan sebanyak-banyaknya pakar epidemiologi sehingga bisa mendesain kebijakannya secara lebih komprehensif.
"Sebetulnya esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas. Namanya saja kan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten," kata sang presiden.
"Ini hanya masalah implementasi ini. Sehingga, saya minta, betul-betul turun ke lapangan. Ada di lapangan."
Di sisi lain, Presiden Jokowi juga meminta kabinetnya mengawasi bahwa ekonomi Indonesia ikut turun selama penerapan PPKM.
"Sebenarnya nggak papa, asal COVID-nya juga turun. Tapi ini nggak. Menurut saya, coba dilihat lagi, tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung," imbuhnya.
Presiden Jokowi mengerti bahwa memang sulit menemukan formula kebijakan yang tepat di Indonesia.
Ia meyakini bahwa tidak ada "formulasi standar", misalnya seperti karantina total (lockdown) yang di sejumlah negara tidak menggaransi turunnya angka COVID-19.
"Yang lockdown pun juga eksponensial juga (pertambahan kasusnya)."
