Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsudin meminta Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengkaji ulang kebijakan mengenai mudik lebaran 2021. Hal itu dikarenakan pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia.
"Menteri Perhubungan untuk dapat mengkaji dan mengevaluasi kebijakan yang tidak akan melarang masyarakat untuk melaksanakan mudik lebaran pada tahun 2021 atau 1 Syawal 1442 di tengah situasi pandemi COVID-19," kata Azis melalui keterangan tertulis, Rabu (17/3/2021).
Azis meyakini bahwa masih ada masyarakat yang akan tetap melakukan mudik pada perayaan Hari Raya Idulfitri secara diam-diam, meskipun pemerintah akan melakukan pelarangan mudik 2021.
Karenanya, dia meminta agar masyarakat menahan diri agar tidak melakukan mudik maupun mobilisasi ke luar daerah saat Hari Raya Idulfitri mendatang. Dengan menunda pulang kampung, maka diharapkan tidak terjadi penyebaran virus Corona yang masif seperti yang terjadi setiap kali liburan panjang berakhir.
"Saya harap masyarakat dapat menahan diri untuk melakukan mudik ke kampung halaman, pada saat Hari Raya Idulfitri 2021, agar penyebaran COVID-19 dapat dicegah dalam lingkungan keluarga dan kampung halaman," ujar Azis.
Politisi Golkar ini menambahkan tradisi saling memaafkan dapat dilakukan masyarakat melalui perkembangan teknologi, baik menggunakan video call yang ada pada aplikasi WhatsApp ataupun virtual Zoom yang kerap dipakai dalam kegiatan keseharian yang menjadi tren para pekerja saat work from home (WFH).
"Silaturahim saat ini semakin mudah dengan kemajuan teknologi, bisa pakai smartphone, jadi masih dapat bertatap muka" ujarnya," katanya.
Sebelumnya, Menhub Budi Karya Sumadi menyebut, pemerintah tak melarang masyarakat melakukan mudik pada saat Lebaran 2021, kendati pandemi COVID-19 di Indonesia belum juga usai.
"Mudik 2021 pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang," ujar Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Dia menyebut, pada libur lebaran tahun ini animo masyarakat untuk mudik akan tinggi. Hal itu dampak dari program vaksinasi nasional.
"Program vaksinasi diprediksi akan membuat masyarakat ingin bepergian juga adanya PPnBM 0 persen tentu juga membuat kepemilikan mobil bertambah," kata Budi.
