Tim Editor
ERA.id - Direktur Utama Badan Urusan Logislitik (Bulog) Budi Waseso menolak wacana impor beras yang akan dilakukan pemerintah. Dia menegaskan, stok beras untuk seluruh Indonesia masih sangat cukup bahkan mampu untuk swasembda pangan.
"Saya ingin menjamin pangan itu aman, khususnya beras di seluruh Indonesia. Dan saya berkeyakinan bahwa kita ini bisa swasembada pangan, dan tidak perlu buru-buru menyatakan impor," kata Budi dalam acara webinar, Kamis (25/3/2021).
Buwas, sapaan akrab Budi Waseso, mengatakan bahwa stok beras masih aman dari bulan Maret, April sampai Mei 2020. Sebab, itu merupakan masa panen raya.
Selain itu, kata Buwas, berdasarkan data dari Kementerin Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS), stok beras justru surplus. Tercatat, hingga per hari ini, Bulog memiliki 923.000 ton beras.
"Hari ini, per hari beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kita itu ada 902.000 ton, kurang lebih. Dengan tambahan serapan kemarin, dari 800 sekarang sudah nambah. Kalau secara keseluruhannya yang dikuasai Bulog itu mencapai 923.000 ton beras per hari ini," papar Buwas.
Dia menegaskan, sampai hari ini pihaknya terus menyerap beras. Bahkan dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk membuktikan ketersediaan pangan dan beras masih lebih dari cukup.
Buwas menambahkan, sebenarnya tidak ada persoalan masalah beras atau pangan. Sebagai bukti, pangan tidak selalu hanya beras tetapi juga jagung dan singkong.
"Ini sudah terbukti, kalau bicara beras, Indonesia Timur produksi sagu, kita produksi beras dari sagu. Ini sudah ada contohnya, sudah saya laboratoriumkan cuma belum saya publish. Ini wujud nyata saya ingin membantu terwujudnya kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Maka kita jangan seolah-olah begitu beras kurang, kita takut," kata Buwas.
Oleh kerena itu, Buwas memegang pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, ketimbang memakai barang luar negeri.
"Belum apa-apa kita sudah menyatakan impor, apalagi yang mendasar yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," ucapnya.
Sebelumnya pemerintah berencana melakukan impor beras sekitar saru juta ton pada awal tahun 2021. Jumlah tersebut dialokasikan untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menurut pemerintah, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM Mikro. Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional.
Wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Alasannya, impor beras dinilai merugikan petani saat panen raya tiba. Selain itu berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
