Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menolak wacana koalisi partai Islam untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alasannya, wacana tersebut dinilai tak sejalan dengan agenda rekonsiliasi nasional pasca Pemilu 2019 lalu.
"Saya menilai wacana ini justru kontraproduktif dengan upaya kita melakukan rekonsiliasi nasional, memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara," ujar Zulkifli melalui keterangan tertulis, Jumat (16/4/2021).
Berkaca dari Pemilu 2019, Zulkifli mengatakan, banyak pihak yang menggunakan sentimen SARA dan politik aliran maupun politik identitas. Hal itu masih menyimpan luka dan trauma.
"Luka dan trauma yang ditimbulkan oleh ketegangan dan tarik menarik itu masih terasa. Rakyat masih terbelah, meskipun elit cepat saja bersatu. Buktinya capres dan cawapres yang menjadi lawan dari pasangan pemenang kini sudah bergabung," kata Zulkifli.
Karena itu, seharusnya wacana koalisi partai Islam seharusnya dihindari. Menurut Zulkifli, seharusnya semua pihak harus mulai berjuang untuk kebaikan semua golongan.
"Menanggapi wacana koalisi partai Islam 2024 itu, PAN melihat justru ini akan memperkuat politik aliran di negara kita. Sesuatu yang harus kita hindari. Semua pihak harus berjuang untuk kebaikan dan kepentingan semua golongan," kata Zulhas.
Lebih lanjut, Zulhas menilai, daripada harus kembali menguatkan politik identitas dengan pembentukan poros Islam berlandaskan agama, lebih baik memperkuat politik gagasan. Politik gagasan itupula yang saat ini sedang diperjuangkan oleh PAN.
"PAN saat ini sedang memperjuangkan dan memperkuat politik gagasan. Politik yang mengedepankan konsep dan program. Seharusnya saat ini kita bersama-sama berpikir untuk kesejahteraan rakyat, mewujudkan ide kesetaraan, merumuskan gagasan tentang kedaulatan, dan seterusnya," ujar Zulhas.
Sebelumnya, wacana koalisi partai Islam muncul usai adanya pertemuan antara PPP dan PKS pada Rabu (14/4). Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal, salah satunya kerja sama antar partai saat gelaran Pilkada. Serta membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) seperti RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hingga RUU tentang Perlindungan Ulama dan Tokoh Agama.
Selain itu, pertemuan dua partai Islam tersebut juga dikabarkan juga membicarakan kemungkinan berkoalisi di Pemilu 2024 mendatang.
"PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin. Kami akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kami dan kami akan menyatukan kerja sama besar dengan partai lain. Peluang membentuk koalisi sangat mungkin karena waktu masih panjang," ujar Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsy.
Wacana tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra yang ikut mendorong supaya partai-partai Islam membentuk koalisi dan melebur menjadi satu kekuatan di Pemilu 2024 mendatang.
"Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu Partai Koalisi dalam Pemilu, katakanlah misalnya diberi nama Partai Koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta Pemilu," ujar Yusril melalui keterangan tertulis, Kamis (15/4/2021).
