Tim Editor
ERA.id - Mantan Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan beberapa operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dipimpin dan ditangani oleh penyidik yang tak lolos tes menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang hendak beralih status sebagai ASN itu banyak mendapat kritik dari berbagai pihak.
"Jadi gini. OTT kasus besar yang masih selamatkan muka KPK pasca Revisi UU dan Pimpinan baru ternyata ditangani Penyelidik/Penyidik yang justru terancam disingkirkan gara-gara tes wawasan kebangsaan yang kontroversial," tulis Febri melalui akun Twitter @febridiansyah, Senin (10/5/2021).
Jadi gini..
OTT kasus besar yg msh selamatkan muka KPK pasca Revisi UU & Pimpinan baru trnyata ditangani Penyelidik/Penyidik yg justru terancam disingkirkan gara2 tes wawasan kebangsaan yg kontroversial.
Misal: OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll
— Febri Diansyah (@febridiansyah) May 9, 2021
Febri mengungkapkan, OTT yang dinilainya telah menyelamatkan lembaga pimpinan Firli Bahuri tersebut. Salah satunya yakni, kasus benih lobster, kasus mengenai bantuan Covid-19 serta terbaru ialah OTT Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
"Misal: OTT KPU, Bansos Covid19, Benur KKP, Cimahi, Gub Sulsel, Nganjuk dll," sambung Febri.
Seperti diketahui Kasatgas Penyelidik dalam OTT Bupati Nganjuk adalah Harun Al Rasyid. Harun merupakan satu di antara 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN karena disebut tidak lulus tes wawasan kebangsaan yang kontroversial itu.
Harun juga dikenal aktif di Wadah Pegawai atau WP KPK dan pernah pula menjadi Ketua WP KPK. Nama Harun juga sempat mencuat kala menjadi salah satu penggugat perihal hak angket DPR terhadap KPK tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi (MK).
