Tim Editor
ERA.id - Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan Kementerian BUMN tidak berpikir untuk komersialisasi terhadap vaksin COVID-19.
"Mengenai harga, sejak awal kami dari Kementerian BUMN sangat terbuka. Kita tidak berpikir untuk komersialisasi daripada vaksin COVID-19 sendiri," ujar Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (19/5/2021).
Kendati demikian, lanjut dia, realitasnya yang harus dihadapi bahwa vaksin ini memang harus dibeli, bukan vaksin yang didapatkan secara gratis. Erick Thohir menyampaikan ada dua pengadaan vaksin yang dilakukan pada saat ini. Pertama, vaksin gratis bantuan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berjumlah 54 juta dosis.
Lalu, kata dia, pemerintah melakukan pengadaan vaksin yang nilainya hampir Rp77 triliun karena jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar. Vaksin ini dibeli dan dibagikan secara gratis.
"Jadi ini yang saya bilang tolong konteksnya jangan dilihat seakan-akan pemerintah hadir mencari margin atau keuntungan. Pemerintah sudah mengeluarkan Rp77 triliun untuk pengadaan vaksin gratis dan saya rasa ini merupakan salah satu terbesar di dunia yang kita harus apresiasi," kata Menteri BUMN Erick Thohir.
Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama Kadin Indonesia membuka secara transparan harga vaksin yang juga diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Di situ, kata dia, jelas ada harga jual yang terdiri dari harga pembelian dan harga distribusi jadi sangat transparan.
Kementerian BUMN, kata Erick Thohir, sejak awal COVID-19 sudah melakukan layanan publiknya secara konsisten, seperti melalui CSR serta renovasi RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet bersama Kementerian PUPR, hingga sentra vaksinasi BUMN yang berlangsung di empat kota. Kementerian BUMN juga sudah menyuntik lebih dari satu juta orang melalui sentra vaksinasi bersama BUMN dalam beberapa bulan terakhir.
"Ini konteksnya yang saya rasa tolong diproporsionalkan. Jangan ada pemikiran seakan-akan BUMN mengkomersialisasikan vaksin, tetapi BUMN justru membantu daripada percepatan vaksin secara transparan dan profesional karena ini bagian dari transformasi yang secara konsisten kita terapkan di Kementerian BUMN," ujar Menteri BUMN Erick Thohir.
