Tim Editor
ERA.id - Ketua Pelaksana Harian Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Erick Thohir menegaskan tidak ada perlakuan khusus bagi penerima vaksin COVID-19 berbayar. Adapun yang dimaksud dengan vaksin berbayar adalah masyarakat yang mampu membayar biaya vaksin korona.
Dia juga menegaskan adanya vaksin berbayar jangan diartikan bahwa pemerintah memanfaatkannya untuk mencari uang.
"Jadi bukan juga diperjualbelikan seakan-akan pemerintah mencari uang gitu. Nah, tetapi pemerintah punya gratis tapi yang mandiri ya harus bisa," ujar Erick dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring, Kamis (3/9/2020).
Vaksin berbayar ini rencananya akan menyasar bagi masyarakat mampu dan juga pengusaha untuk melindungi karyawannya.
Lebih lanjut, Erick juga mengatakan jangan ada anggapan yang membayar untuk mendapat vaksin COVID-19 akan mendapatkan pelayanan lebih prima dan akan didahulukan.
"Bukan nanti yang bayar didahulukan dengan yang gratis, nggak. Nah, ini yang jangan juga diputar balikkan," tegasnya.
Untuk mencegah anggapan semacam ini, Erick kemudian menyebut pihaknya mendapatkan usulan untuk membuat tim penilai vaksin. Tim ini nantinya bertugas untuk menentukan penggunaan vaksin dan rencananya akan segera dikoordinasikan dengan sejumlah pihak seperti Menteri Kesehatan, Menristek/Kepala Badan Riset Nasional, hingga Satgas Penanganan COVID-19.
"Jangan sampai nanti suudzon, vaksin ini jadi perdagangan yang menguntungkan sebagian orang. Enggak," ungkapnya.
Lebih lanjut Erick juga menyebut, tim ini nantinya juga akan melakukan penilaian terhadap pihak-pihak mana saja yang berhak masuk ke dalam prioritas penerima vaksin. Karena hingga saat ini, Indonesia baru mendapatkan jumlah vaksin sebanyak 70 persen dari jumlah penduduknya yang berkisar 273 juta.
"Ini dikurang yang usianya 18 tahun yang memang tadi secara vaksinnya belum diujicobakan tetapi juga daya tahan tubuhnya sangat bagus," ujarnya.
"Bukan berarti nanti generasi muda dikorbankan, nanti ada lagi yang melintir nih, generasi muda dikorbankan gara-gara ini. Karena itu tim penilai mengenai vaksin sangat bagus. Nanti kita coba diskusikan di komite," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, pengusaha-pengusaha besar yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berkomitmen untuk membeli vaksin COVID-19 untuk melindungi karyawannya.
"Saya dapat tanggapan positif dari Kadin, di sini ada grup Lippo, grup Astra, grup Sinarmas, grup Medco, yang bukan tidak mungkin mereka juga berani untuk membeli vaksin sendiri untuk kebutuhan karyawan mereka," ujarnya dalam konfrensi pers daring, Rabu (2/9/2020).
