Tim Editor
ERA.id - Wacana jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode belakangan kembali mencuat. Terlebih setelah munculnya sejumlah kelompok yang terang-terangan mendorong Jokowi untuk mencalonkan diri di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sulit untuk tidak menduga adanya campur tangan partai politik di balik isu tersebut.
Lucius mengatakan, meskipun seluruh partai politik yang berada di parlemen mengaku tak mendukung wacana jabatan masa presiden tiga periode. Tapi, bukan berarti tidak ada campur tangan partai.
"Pengakuan di akhir tahun 2019 dari PKS misalnya, bahwa ada pembicaraan terkait masa jabatan presiden dalam wacana mereka mengamandemen amanat konstitusi. Saya kira sulit memercayai tak ada parpol di belakang wacana itu," kata Lucius dalam diskusi daring yang dikutip Kamis (24/6/2021).
Menurut Lucius, pihak yang sangat diuntungkan dengan adnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden adalah parpol. Sebab, secara prosedural parpol memang erat terkit dengan pencalonan presiden, karena seorang calon presiden hanya bisa dilakukan jika ada partai yang mengusung.
"Sehingga pasti perpanjangan masa jabatan ini akan dinikmati parpol," katanya.
Lebih lanjut, Lucius juga menilai isu perpanjangan masa jabatan presiden semakin liar lantaran MPR RI membuka ruang untuk amandemen UUD 1945 walaupun hanya sebantas mengembalikan GBHN. Hal itu kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu.
"Menunggu waktu kapan mengamandemen untuk mengembalikan GBHN dan pada saat yang sama kelompok ini akan muncul termasuk yang paling wacana memperpanjang periode masa jabatan presiden," katanya.
Untuk diketahui, belakagan muncul banyak kelompok yang mendorong perpenjangan masa jabatan presiden. Misalnya, Seknas Jokowi-Prabowo Subianto yang disebut digagas oleh Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur mendeklarasikan Komite Referendum Jokowi Tiga Periode di Kupang, Senin, 21 Juni 2021. Komite akan bekerja menjaring aspirasi masyarakat NTT melalui jajak pendapat yang bebas, terbuka dan jujur terkait masa jabatan Presiden Jokowi selama tiga periode.
