Tim Editor
ERA.id - Komisi II DPR RI mencecar pihak Istana Kepresiden terkait dukungan para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) agar Jokowi menjabat tiga periode, saat acara Silaturahmi Nasional Desa 2022 di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3).
Di hadapan Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, DPR mencecar saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (4/4/2022).
Menanggapi hal tersebut, Mensesneg Pratikno menjelaskan bahwa tidak ada deklarasi mendukung Jokowi tiga periode saat acara Silatnas Apdesi berlangsung. Menurutnya, deklarasi tersebut terjadi tanpa sepengetahuan pihak pemerintah.
"Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami," kata Pratikno.
Pratikno mengatakan, kehadiran Jokowi hanya sebatas memenuhi undangan Silatnas Apdesi. Sementara teriakan 'Jokowi tiga periode' dari para kepala desa dilakukan setelah Jokowi meninggalkan lokasi acara.
"Karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," kata Pratikno.
Seskab Pramono Anung menegaskan tidak ada anggaran baik di Setneg, setkab maupun KSP mengenai banyaknya kegiatan yang menyuarakan wacana tiga periode.
Dengan begitu, Pramono bilang bahwa sudah sangat jelas pemerintah tidak ikut campur dalam banyaknya suara dukungan mengenai wacana tersebut. Apalagi, Jokowi sendiri sudah berkali-kali menekankan menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
"Presiden telah empat kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 maret di Borobudur saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," kata Pramono.
Pramono juga menegaskan bahwa wacana tiga periode tidak mudah dilakukan, khususnya melakukan amendemen UUD 1945 untuk mengakomodasi hal tersebut.
Selain itu, wacana amendemen pun dinilai akan membuka kotak pandora terhadap isu-isu seperti wacana perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu.
"Itu akan membuka kotak pandora kemana mana saya yakin ini menjadi pelajaran karena ini termasuk menjadi bagian di tahun 99 ketika amandemen itu dilakukan," pungkasnya.
Kami juga pernah menulis soal Jokowi Dinilai Egois saat Putuskan Pemerintah Akan Salurkan BLT Minyak Goreng Kamu bisa baca di sini.
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
