Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan Presiden Joko Widodo mengenai ancaman 'banjir bandang' COVID-19. Hal ini menyusul dalam satu pekan terakhir penambahan kasus positif virus Corona terus melonjak dan disertai menipisnya keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit di sejumlah daerah.
"Tolong Pak Jokowi, kondisi sudah darurat. Jangan sampai ini semakin gawat, dan akhirnya kita semua tersapu 'banjir bandang' yang sebenarnya sudah kita ketahui ancamannya, tapi telat kita tanggulangi," ujar Charles melalui keterangan tertulis yang dikutip pada Senin (28/6/2021).
Secara khusus, Charles menyoroti kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis mikro (PPKM Mikro) dinilai tak efektif untuk meredam laju penularan COVID-19, terlebih di Pulau Jawa. Dia pun mendesak agar Jokowi menerapkan kebijakan lockdown di Pulau Jawa.
Charles memaparkan, tingginya tambahan angka positif COVID-19 paling banyak disumbang oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Bahkan, BOR rumah sakit di lima provinsi di Pulau Jawa sudah di atas 80 persen.
"Untuk menyelamatkan hilir yang nyaris kolaps, Presiden Jokowi perlu menerapkan PSBB secara nasional atau setidaknya lockdown di Pulau Jawa, yang berimplikasi pada penutupan secara total terhadap sekolah, pusat perbelanjaan dan perkantoran, kecuali pada segelintir sektor usaha vital tertentu," kata Charles.
"Kalau pembatasan mobilitas besar-besaran tidak dilakukan di hulu, maka penambahan kapasitas faskes sebanyak apapun di hilir tetap tidak akan memadai," imbuhnya.
Charles juga mengingatkan risiko kolaps fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) yang berada di luar Pulau Jawa, apabila pemerintah tak mengambil langkah tegas untuk menanggulangi pandemi COVID-19 yang bekalangan mengganas.
"Kita tentu tidak ingin, jika tanpa pembatasan sosial besar-besaran, provinsi lain seperti di Indonesia Timur, yang BOR faskesnya saat ini masih hijau, menjadi kacau balau seperti faskes Pulau Jawa sekarang," kata Charles.
Sebelumnya, desakan agar pemerintah memberlakukan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun lockdown di tengah lonjakan kasus COVID-19.
Namun, Presiden Joko Widodo menilai, kebijakan yang paling tepat untuk menekan laju penularan adalah tetap menjalankan PPKM Mikro. Menurutnya, PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama.
Kebijakan PPKM Mikro dinilai paling tepat untuk menghentikan penularan virus di Tanah Air. Apalagi, kebijakan ini bisa menyasar hingga ke tingkat desa atau komunitas dan tak mematikan ekonomi.
"Kenapa pemerintah memutuskan PPKM Mikro? Karena pemerintah melihat kebijakan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan COVID-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat," kata Jokowi.
