Tim Editor
ERA.id - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin tidak menggunakan jasa pendengung (buzzer) maupun akun berpengaruh (influencer) di media sosial, kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, di Jakarta, Rabu (8/7/2021).
Masduki omong begitu, berkaitan dengan akun resmi instagram Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Semarang (Unnes) @bemkmunnes yang dibajak dan hilang, setelah memberikan julukan buruk kepada Presiden Joko Widodo, Wapres Ma’ruf Amin, dan Ketua DPR Puan Maharani.
"Insya Allah tidak (pakai buzzer dan influencer),” kata Masduki dalam keterangannya, di Jakarta, Rabu.
Sebagai orang terdekat Wapres Ma’ruf, Masduki menilai Ma’ruf Amin merupakan sosok ulama yang tidak terpengaruh dengan penilaian buruk dari orang lain. Ma’ruf Amin lebih mengutamakan kinerjanya sebagai wapres, katanya pula.
“Saya bisa menilai siapa beliau. Jadi beliau ini tidak mudah goyah oleh penilaian-penilaian orang. Beliau mengabdi kepada negara dan urusannya itu supaya punya amal saleh yang bisa dirasakan oleh rakyatnya,” ujarnya lagi.
Terkait dengan julukan The King of Silence dari BEM KM Unnes, Wapres tidak terlalu menanggapi serius gelar negatif tersebut. Wapres justru menilai itu sebagai ekspresi kebebasan berpendapat dari kalangan mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis.
“Saya minta izin ke Wapres mau memberikan jawaban, beliau bilang ‘nggak dijawab juga nggak apa-apa, biar mahasiswa pintar-pintar, nggak ada masalah’,” katanya lagi.
BEM KM Unnes memberikan gelar negatif kepada Presiden Joko Widodo sebagai The King of Lip Service, Wapres Ma’ruf Amin sebagai The King of Silence, dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Menurut akun twitter @bemkmunnes, aksi digital tersebut merupakan bentuk kritik dengan menyebut ketiganya sebagai The Political Troll, yakni pejabat publik yang tidak memiliki signifikansi jelas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraannya untuk rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan tertulisnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Humas Unnes Muhammad Burhanudin mengatakan pemberian julukan yang tidak relevan terhadap Presiden, Wapres, dan Ketua DPR tersebut bersifat internal di kalangan BEM KM Unnes.
“Pernyataan yang disampaikan tersebut merupakan pernyataan internal BEM KM Unnes dan tidak mewakili pernyataan resmi Unnes,” kata Burhanudin dalam keterangannya.
Unnes menyayangkan unggahan bernada kebencian atas julukan BEM Unnes tersebut, meskipun Unnes menghargai kebebasan berpendapat mahasiswanya dengan tetap memperhatikan etika dan nurani.
