Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah mengevaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara menyeluruh, bukan hanya sekedar mengganti istilah. Apalagi, jumlah testing dalam beberapa hari terakhir menurun drastis.
"Harus ada evaluasi komprehensif terhadap pelaksanaan PPKM untuk mengukur efektivitasnya, bukan hanya gonta-ganti istilah. Jumlah testing kita turun drastis hingga 68 persen dalam tiga hari terakhir," ujar Netty melalui keterangan tertulis, Kamis (22/7/2021).
Netty mengatakan, klaim penurunan kasus COVID-19 yang kerap disebutkan pemerintah tidak bermakna apa-apa, jika angka testing rendah. Sementara angka positivity rate di Indonesia meningkat 30 persen dalam sepekan terakhir.
Oleh karena itu, Pemerintah harus memiliki indikator kuantitatif dalam mengukur keberhasilan PPKM. Misalnya, berapa rata-rata tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate (BOR) yang bisa ditolerir, berapa banyak pasien isoman yang terpantau, bagaimana dengan ketersediaan obat, SDM nakes, oksigen, APD dan alkes.
Menurut Netty, data kuantitatif tersebut penting diperhatikan, mengingat lonjakan kasus dan perluasan pandemi juga diukur secara angka. "Bagaimana pemerintah dapat membangun kepercayaan publik bahwa PPKM efektif jika kurang didukung angka statistik yang jelas dan transparan
Netty menambahkan, indikator efektivitas penanganan pandemi dan PPKM juga dapat dilihat dari angka realisasi vaksinasi harian. Misalnya, dengan target 2 juta dosis per hari sudah tercapai dan mampu mencapai target 5 juta dosis per hari.
Jangan sampai, kata Netty, pemerintah hanya membius rakyat dengan kebahagian semu, sedangkan strategi akselerasi belum jelas. Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini juga meminta pemerintah agar tidak abai pada kebutuhan rakyat di masa PPKM.
"Jangan abaikan kebutuhan fundamental rakyat di masa PPKM. Rakyat butuh makan untuk bertahan hidup, jangan lagi ada keterlambatan pencairan bansos. Jika pemerintah mengimbangi perpanjangan pembatasan dengan penunaian kewajiban memenuhi kebutuhan rakyat, maka rakyat pun akan mengerti, simpati dan mendukung kebijakan tersebut," pungkasnya.
