Tuntut Kebenaran Hukum, PDIP Sebut Peristiwa Kudatuli Wajah Buruk Kediktatoran Orba

Tim Editor

Hasto Kristiyanto (Dok. PDIP)

ERA.id - PDI Perjuangan tetap menuntut kebenaran atas tragedi Kudeta 27 Juli 1996 atau Kudatuli meskipun sudah 25 tahun berlalu. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, partainya tidak akan pernah bosan datang ke Komnas HAM untuk mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar mereka yang terlibat diadili.

"Perjuangan kita belum selesai, termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut," kata Hasto di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Hasto mengatakan, peristiwa Kudatuli merupakan wajah buruk kediktatoran Orde Baru yang sepenuhnya mengendalikan demokrasi.


Lebih lanjut, Hasto mengatakan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berharap ada monumen Kudatuli yang dibangun di kantor DPP PDIP sebagai pengingat peristiwa sejarah.

"Tadi pagi saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap acara tabur bunga ini, beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kita di tempat ini untuk membangun monumen 27 Juli," kata Hasto.

Karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan dari berbagai pihak agar Monumen Kudatuli bisa diwujudkan. Semangatnya adalah monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.

"Dan dengan adanya monumen itu, kita juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali," tegasnya.

Untuk diketahui, kudeta 27 Juli 1996 terjadi di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Peristiwa berdarah tersebut dipucu oleh dualisme kepemimpinan antara Megawati dan Soeraji yang saat itu terpilih sebagai Ketua Umum PDI. Dalam peristiwa kerusuhan tersebut, menewaskan sedikitnya lima orang.

Tag: pdip hasto kristiyanto Peristiwa Kudatuli

Bagikan: