Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai regulasi di era pandemi sangat toleran di level atas, tapi membabi buta di level penerapan. Misalnya soal masuknya 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) China ke Indonesia.
"Katakan bisa masuk karena ada pengecualian. Jadi enak banget. TKA bisa masuk karena punya KITAS. Kalau pengecualiannya punya KITAS, itu berarti yang nggak boleh masuk dalam pandangan saya hanya turis," kata Habiburokhman dalam diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).
Ia menyebutkan TKA masih bisa masuk tak bisa disebut pengecualian. Sementara itu di bawah, saat penyekatan orang berantem di tiap perbatasan kota.
"Di level bawah itu membabi buta kayak penyekatan, saya bukannya mendukung teman PSI yang dia mau mengunjungi konstituen tapi nggak boleh oleh penyekatan. Ini kan membabi buta," katanya.
Menurutnya, seharusnya kalau pejabat atau anggita dewan memang perlu mobilitas menjalankan tugas konstitusionalnya mengunjungi konstituen. Hal itu dinilainya harus dikecualikan dari penyekatan.
"Kita berharap, memang banyak masukan kita yang cukup di dengar, jadi eksekutif, ini pandemi sudah berlangsung 1,5 tahun lebih, PPKM darurat sudah sebulan lebih, artinya perumusan regulasi tidak lagi dengan argumentasi kedaruratan, harus melibatkan semaksimal mungkin aspirasi publik," katanya.
