Tim Editor
ERA.id - Presiden Joko Widodo mengklaim, indeks kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Dari data yang dimilikinya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat hingga 115,6 persen dari sebelumnya hanya 97,6 persen.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuan dengan petinggi partai politik koalisi pemerintah di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) lalu.
"Saya baru lihat minggu terakhir, indeks kepercayaan pemerintah itu juga naik. Dari 97,6 (persen) kemudian menjadi 115,6 (persen)," ujar Jokowi dari video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip pada Senin (30/8/2021).
Tak hanya indeks kepercayaan terhadap pemerintah saja, Jokowi juga mengklaim tingkat kepercayaan konsumen juga meningkat. Hal tersebut terlihat dari indeks perbaikan ekonomi yang mencapai 118,6 persen dari sebelumnya sebanyak 108,7 persen.
Sementara untuk indeks stabilitas harga juga diklaim mengalami peningkatan. Dari 97,6 persen naik menjadi 113,4 persen.
"Artinya, ada optimisme, arahnya positif. Tetapi juga kita tetap berada pada posisi kehati-hatian, kewaspadaan karena sekali lagi sulit dihitung dan dikalkulasi," kata Jokowi.
Namun, klaim Jokowi terkait kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu, berbeda dengan temuan sejumalah lembaga survei. Lembaga Indikator Politik Indonesia, misalnya, belum lama ini merilis hasil survei terbaru.
Dari hasil survei tersebut tercatat hanya 54,4 persen responden yang percaya pada kemampuan Kepala Negara dalam mengatasi pandemi Covid-19. Angka ini menunjukkan, terjadi penurunan sebanyak 2,2 persen dari April lalu yang masih mencatat sebesar 56,5 persen.
"Kepercayaan pada Presiden dalam mengatasi pandemi itu cukup percaya dan sangat percaya 54,3 persen. Lagi-lagi trennya turun kalau kita lihat," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Rabu (25/8).
Tren kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 juga menurun. Temuan survei pada April lalu, kepuasan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam mencegah penyebaran Covid-19 sebesar 65,7 persen. Sementara hasil survei pada Agustus kali ini merosot ke angka 56,2 persen.
Survei dari Indikator Politik Indonesia tersebut digelar mulai 30 Juli hingga 4 Agustus 2021. Kemudian, versi dari lembaga survei Charta Politika menunjukkan, ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengalami peningkatan.
Suvei Charta bahwa responden yang merasa puas terhadap kinerja pemerintah berada pada angka 62,4 persen. Sementara tingkat ketidakpuasan berada pada angka 34,1 persen. Angka 34,1 persen itu naik sekitar 12,9 persen dari survei Maret 2021.
"Meskipun masih berada di atas 60 persen, terdapat kecenderungan penurunan tingkat kepuasan kinerja pemerintah dibandingkan dengan survei periode sebelumnya," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, Kamis (12/8).
Survei dari Charta Politika tersebut digelar Juli 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1200 responden. Di Juli 2021, Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga merilis survei terbaru yang menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam menangani pandemi Covid-19.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan, turunnya kepercayaan ini menyebar cukup merata di daerah-daerah yang menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. DKI Jakarta, misalnya, tingkat ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah berimbang, yakini berkisar 50 banding 50 persen. Di Jawa Barat ada 44 persen yang tidak puas dengan kinerja presiden. Demikian juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, angkanya 38 persen.
"Ada tren penurunan selama enam bulan terakhir menjelang diberlakukannya PPKM Darurat, ada penurunan tingkat kepuasan terhadap kinerja presiden dalam penanganan wabah," kata Djayadi dalam rilis survei LSI secara daring, Minggu (18/7).
