Tim Editor
ERA.id - Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri berkumpul guna membahas penguatan fasilitas layanan kesehatan pasca-pandemi COVID-19.
Ketua Umum Adinkes M Subuh di Yogyakarta, Rabu, mengatakan pertemuan para kepala dinkes dikemas dalam kegiatan seminar dan semiloka nasional di Yogyakarta, 2-5 November 2021 dengan mengambil tema "Penguatan Perencanaan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Pasca-pandemi COVID-19".
"Pandemi atau tidak pandemi yang harus dilakukan adalah persiapan yang baik atau 'well awareness'. Sebab dengan persiapan yang baik akan menciptakan suatu kondisi kesiapsiagaan," kata Ketua Umum Adinkes dikutip dari Antara, Rabu (3/11/2021).
Oleh karena itu, kata dia, manajemen pelayanan kesehatan menjadi hal yang harus terus diperhatikan, terlebih dengan kondisi kesiapsiagaan terkait potensi bencana yang muncul, baik alam maupun non-alam atau pandemi COVID-19, sehingga peran fasilitas kesehatan menjadi penting.
"Pandemi itu tidak bicara keparahan suatu penyakit, tapi berbicara penyebaran penyakit. Untuk itu dalam rumusnya bagaimana kita memperkuat layanan kesehatan dalam rangka menekan penyebaran penyakit itu sendiri," katanya.
Menurut dia, dalam kondisi pandemi COVID-19, selain harus memutus rantai penularan dan penyebaran virus, juga ada rantai-rantai lain yang perlu diperkuat, yaitu testing atau pemeriksaan kesehatan, dan tracing atau pelacakan, karena dua upaya itu penting dalam menghadapi pandemi COVID-19.
"Ini yang tidak boleh putus. Kalau kita memperkuat tracing dan testing, berarti kita bisa memutus rantai penyebaran. Jadi harus diperkuat," katanya.
Dia kemudian mengimbau semua pihak untuk tidak lengah terhadap penyebaran berbagai penyakit menular. Dan pandemi COVID-19 ini agar menjadi momentum supaya bisa memperkuat sektor-sektor tersebut dalam hal penanganan kasus penyakit menular.
Meski demikian, Subuh juga menilai saat ini kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah semakin membaik, pemerintah dianggap telah mampu mengendalikan penyebaran virus, namun semua masyarakat tetap harus mewaspadai, karena potensi penularan masih ada.
"Sekarang ini kondisinya pemerintah sudah bisa mengendalikan COVID-19, tetapi belum aman terkendali, karena kasus kita masih tetap muncul," katanya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda) Kemendagri, Sugeng Hariyono mengatakan, diperlukan dukungan perencanaan yang matang dari semua sektor untuk menghadapi pandemi COVID-19, temasuk juga berkaitan dengan kesesuaian anggaran dari pemerintah.
Selain itu, kata dia, dalam hal keterbukaan informasi dalam pencegahan atau penanggulangan pandemi COVID-19 perlu untuk dilakukan, sehingga berbagai fenomena dan persoalan yang kemudian muncul itu bisa ditangani dengan maksimal.
"Profil kesehatan bisa lakukan analisis data dan informasi untuk disimpulkan terkait fenomena dan masalah yang ada. Kalau tidak muncul dalam perencanaan, berarti tidak akan muncul dalam anggaran. Maka harus dikawal sejak awal," katanya.
