Tim Editor
ERA.id - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud mengatakan bahwa PBNU tidak pernah mengajukan calon presiden maupun wakil presiden dari pihaknya dalam kontestasi politik, tetapi dicalonkan.
“Sebagai organisasi kader yang besar, NU memiliki ketokohan sampai ke ranting tingkat desa, bahkan sampai ke tingkat RT dan RW,” kata Marsudi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (13/12/2021).
Ia juga mengungkapkan bahwa terdapat berbagai anggota NU yang menjadi anggota DPR, gubernur, wali kota, serta bupati. Pandangan moderat NU tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di dunia.
Dalam kesempatan yang sama, Marsudi juga menegaskan bahwa NU tidak terkooptasi hanya pada satu partai.
“Kalau dibilang hanya terkooptasi pada satu partai, maka nggak ada wali kota dan bupati yang dari partai-partai existing, seperti Partai Golkar dan PDIP. Ini cara baca yang salah,” ujar dia.
Marsudi mengungkapkan bahwa muktamar NU, atau pertemuan besar para wakil organisasi NU, tidak hanya membahas soal suksesi ketua umum dan rais aam, tetapi juga membahas politik kenegaraan, seperti soal perubahan iklim, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), dan Rancangan Undang-Undang Asisten Rumah Tangga.
“Said Aqil (Ketua Umum PBNU, Red.) juga memiliki legasi dalam keilmuan, seperti membangun pendidikan dari desa ke kota melalui pondok pesantren,” ujar Marsudi menambahkan.
Pada sisi lain, politisi Partai Solidaritas Indonesia Guntur Romli mewanti-wanti agar NU tidak menjadi batu lompatan untuk masuk ke pusaran politik kekuasaan.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Katib Aam PBNU Yahya Staquf yang tidak menginginkan ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU.
Yahya Staquf merupakan calon Ketua Umum PBNU yang akan bersaing dengan Ketua Umum PBNU Said Aqil.
"Perlu ada komitmen untuk membesarkan budaya dan tidak menjadikan NU sebagai batu loncatan. Seperti Kiai Ma'ruf, Rais Aam saat itu yang kemudian jadi Cawapres. Tapi kita lihat pusaran politik waktu itu luar biasa," kata Guntur yang juga merupakan pendukung Yahya Staquf.
Guntur mengatakan bahwa NU sebagai konsolidasi politik tidak menjamin keberhasilan dalam kontestasi politik.
"NU itu politik kenegaraan, seperti penerimaan asas tunggal Pancasila, politik kerakyatan itu sangat efektif. Tapi kalau politik kekuasaan, NU belum tentu efektif di pilpres maupun pilkada. Saat ini, NU masih terkooptasi pada satu partai. Seharusnya, antara pengurus harian (PBNU) itu tidak boleh pengurus partai," ujar Guntur lagi.
