Tim Editor
ERA.id - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo mengatakan pihaknya memiliki pekerjaan rumah menurunkan angka kekerdilan 10 persen dari 24,4 persen ke 14 persen pada 2024.
Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (9/1/2022), mengatakan beberapa waktu lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Kesehatan meluncurkan data kekerdilan terakhir yang angkanya turun menjadi 24,4 persen dari 27,7 persen atau turun tiga digit pada masa pandemi COVID-19.
"Cita-cita Presiden RI Joko Widodo yang menugaskan kepada saya untuk menurunkan angka kekerdilan sampai angka 14 persen. Sehingga kami harus bergerak cepat di sisa waktu 2,5 tahun menurunkan angka kekerdilan dari 24,4 persen ke 14 persen," kata Hasto.
Ia mengatakan setiap tahun, BKKBN harus menurunkan angka kekerdilan sedikitnya 4 persen. Sekarang ini, BKKBN mewajibkan warga yang akan menikah melakukan pemeriksaan kesehatan, seperti lingkar lengan atas, hemoglobin, sehat atau tidak. Kalau tidak sehat, anaknya berpotensi mengalami kekerdilan.
"Kami sudah komunikasi dengan Menteri Agama untuk mohon dikuatkan menjadi syarat sebelum pernikahan," katanya.
Hasto sangat optimistis mampu menurunkan angka kekerdilan 10 persen dalam 2,5 tahun. Berdasarkan pengalaman selama pandemi, penurunan angka kekerdilan bisa turun tiga persen, maka dengan kondisi yang sudah membaik ini angka penurunan akan lebih tinggi lagi.
Ia juga memperkirakan masih ada 12 juta bayi yang akan lahir, sehingga dirinya akan melakukan gerilya kepada warga yang baru nikah sebanyak 2 juta per tahun, supaya melahirkan bayi yang tidak kerdil.
"Kami juga akan melakukan gerilya kepada 4,5 juta ibu yang melahirkan dalam satu tahun untuk melakukan program keluarga berencana setelah melahirkan. Hal ini dikarenakan jarak anak yang dilahirkan dengan waktu berdekatan juga berpotensi kekerdilan," katanya.
Dia mengatakan sampai saat ini, petugas BKKBN telah mendatangi 68 juta keluarga di masa pandemi untuk mendapatkan data. Setelah itu, BKKBN melantik 600 ribu petugas menjadi pendamping keluarga.
"Itu mesin yang akan kami gerakan untuk menekan angka kekerdilan. Kami juga akan menambah generasi berencana di setiap desa ada dua orang. Mudah-mudahan isu kekerdilan dan pencegahan kekerdilan dapat berjalan baik," katanya.
