Tim Editor
ERA.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai, masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan oleh pemerintah dalam perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Diantaranya seperti anggaran hingga proses transisi ASN. Dia berharap semua hal ini menjadi perhatian pemerintah.
"Masih banyak rincian yang harus dibicarakan dan dikerjakan. Mulai dari anggaran, pengerjaannya, proses transisinya ASN pindah bekerja di sini, dan sebagainya," kata Puan dikutip dari keterangan tertulisnya pada Kamis (17/2/2022).
Puan juga sudah meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan kebutuhan seluruh bangsa dalam proyek IKN Nusantara. Dia menekankan pentingnya sinergitas dan koordinasi dengan seluruh unsur baik eksekutif maupun legislatif, jangan sampai ada keputusan yang hanya diambil satu pihak saja.
"Sehingga rakyat dari awal juga sudah merasakan bahwa IKN Nusantara ini adalah milik kita bersama, bukan hanya urusan membangun gedung pemerintah," kata Puan.
Selama melakukan peninjauan, Puan banyak mendapatkan penjelasan dari lembaga maupun kementerian terkait mengenai pembangunan di IKN Nusantara. Salah satunya terkait Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan menjadi prioritas pembangunan IKN.
Kementerian PUPR memastikan status tanah di lokasi KIPP IKN sudah selesai. Pihak PUPR juga menjelaskan maket proyek IKN soal rencana pembangunan mulai dari KIPP, kawasan pendukung, dan pengembangannya. Termasuk Gedung DPR RI yang akan dibangun di titik nol. Pembangunan itu rencananya akan dimulai pada semester dua tahun 2022.
"Ini pertama kalinya semenjak Indonesia merdeka, kita memiliki kesempatan untuk membangun ibu kota dari awal. Sehingga ini kesempatan kita untuk membangun Ibu Kota Negara dengan se-ideal mungkin dari awal," kata Puan.
Secara khusus, Puan juga meminta kehadiran TNI di kawasan pembangunan IKN. Oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dijelaskan bahwa nantinya TNI akan menghadirkan Kodam baru beserta perangkatnya untuk menunjang pengamanan di ibu kota negara baru. Selain itu, TNI juga akan membangun Lanud dan pangkalan AL di lahan seluas 8.000 hektare.
Sementara itu, pihak Kemenkeu menjelaskan kepada Puan bahwa pemerintah menggunakan dana APBN untuk membangun KIPP. Jumlahnya ditentukan tahun ini. Pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR terkait anggaran ibu kota baru.
"Tentu ini satu kesempatan bagi kita untuk sama-sama bergotong royong bahwa ibu kota akan dibangun sesuai semangat awal yaitu modern, green, smart city, dan berkelanjutan. Ini pembangunan yang memerlukan jangka panjang bertahap," kata Puan.
"Kita semua perlu mengingat bahwa lokasi ibu kota yang baru adalah sebuah kebutuhan dalam menyambut era baru kemajuan Indonesia," pungkasnya.
