Tim Editor
ERA.id - DPP Partai Golkar memberi sinyal dukungan untuk menunda Pemilu 2024. Partai berlambang pohon beringin itu tengah mengkaji serius terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng menilai, perpanjangan masa jabatan presiden seperti yang diusulkan sejumlah pihak bukanlah hal tabu untuk dibicarakan. Lagipula menurutnya, aturan masih bisa berubah asalkan sesuai konstitusi.
"Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi," ujar Mekeng kepada wartawan, Jumat (25/2/2022).
Mekeng juga sepakat bahwa Pemilu 2024 akan menganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, bukan tidak mungkin akan mengalami defisit semakin dalam jika pada 2024 Pemilu tetap diadakan.
Padahal, menurutnya, ekonomi Indonesia saat ini saja belum berjalan normal dan defisit anggaran masih tinggi.
"Kita tahu selama Covid-19, pembiayaan negara lebih banyak ditopang oleh utang karena penerimaan negara berkurang. Nanti kalau sudah ada hiruk-pikuk Pemilu 2024, bagaimana meningkatkan penerimaan negara. Pasti tersendat. Ini bahaya," kata Mekeng.
Dia menegaskan dalam kondisi penerimaan negara yang kurang dan utang tidak boleh, negara dituntut untuk mengurangi angka kemiskinan. Di sisi lain, berbagai bantuan yang ada selama ini seperti Bansos dan PKH, tidak boleh langsung berhenti.
Sebabnya, berbagai bantuan tersebut membantu masyarakat agar tidak jatuh miskin. Selain itu juga untuk menjaga data beli masyarakat agar roda ekonomi tetap jalan.
Apalagi, lanjut Mekeng, saat Pemilu investasi hampir tidak ada karena pengusaha dalam posisi menunggu hingga pesta demokrasi selesai. Oleh karena itu, usulan Pemilu 2024 ditunda adalah wacana yang realistis dan rasional.
"Kalau semua berhenti karena Pemilu, kan bahaya. Ekonomi akan lumpuh. Makanya wacana perpanjangan masa jabatan itu realistis dan rasional," kata Mekeng.
Lebih lanjut, Mekeng mengungkapkan, keinginan memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Aspirasi itu disampaikan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto maupun fraksi Golkar di DPR RI.
Sebagai partai politik, kata Mekeng, Partai Golkar harus merespons dan memperjuangkan aspirasi tersebut. Partainya juga akan mengajak partai koalisi untuk mendiskusikan wancana tersebut.
"Tentu harus melibatkan semua Parpol di parlemen dan unsur DPD RI. Bagaimana sikap PDIP, Gerindra, PKB, Nasdem, Demokrat, PAN, PPP, PKS dan DPD RI. Golkar siap membahas sesuai mekanisme konstitusi," kata Mekeng.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda selama satu hingga dua tahun. Alasannya, untuk memulihkan perekonomian Indonesia setelah terdampak pandemi Covid-19.
"Saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2022).
Usulan dan alasan serupa juga pernah diutarakan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Usulan tersebut belakangan mendapat dukungan dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menilai bahwa kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan Pemilu. Lagipula, masih banyak masyarakat yang mengharapkan Presiden Joko Widodo kembali memimpin.
