Heboh Usulan Isu Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Jokowi Jangan Diam!

| 05 Mar 2022 07:28
Presiden Joko Widodo (Dok. BPMI)

ERA.id - Wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden kembali bergulir.

Kali ini bukan hanya sekedar kasak kusuk, melainkan dilontarkan secara terbuka oleh tiga ketua umum partai politik koalisi pemerintah, yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Belakangan, wacana tersebut mendapat penolakan luas dari publik. Terlebih dengan adanya hasil survei terbaru dari LSI yang menunjukan bahwa mayoritas respondennya menolak Pemilu 2024 ditunda maupun masa jabatan presiden diperpanjang dengan alasan apapun, baik karena pandemi Covid-19, pemilihan ekonomi nasional, maupun tingginya tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai, untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak perlu sampai digelar forum rembuk nasional seperti yang diusulkan oleh PKB. Menurutnya, hal ini bisa diakhiri apabila Jokowi memberikan pernyataan terbuka kepada publik bahwa dirinya menolak wacana tersebut.

"Cukup Jokowi berikan pernyataan bahwa dia tak mau menunda Pemilu dan jabatannya tidak mau diperpanjang," kata Ujang kepada wartawan, Jumat (4/3/2022).

Menurut Ujang, jika Jokowi sudah memberikan pernyataan terbuka kepada publik maka dengan sendirinya wacana-wacana terkait penundaan Pemilu 2024 maupun isu perpanjangan masa jabatan presiden akan selesai dengan sendirinya.

Sebaliknya, jika Jokowi masih terus diam, maka hanya akan membuat wacana tersebut semakin memanas dan publik berspekulasi bahwa Jokowi memang mengingkan wacana tersebut terlaksana.

"Jika itu dilakukan, maka selesai urusan. Karena jika Jokowi diam saja, maka rakyat akan menganggap bahwa Jokowi punya mau," kata Ujang.

Ujang menilai, seharusnya berbicara kepada publik seharusnya tidak susah. Dia lantas menyinggung, jika terlalu lama diam justru akan merugikan Jokowi karena akan dihadapkan pada rakyatnya sendiri yang menolak wacana tersebut.

"Jika Jokowi seorang negarawan, maka dia akan ngomong ke rakyat dengan jelas, padat, dan singkat bahwa dia juga menolak," kata Ujang.

"Kan tak sulit memberikan pernyataan di media. Lakukan, lalu beres urusan. Karena sekuat apapun usaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka akan berhadap-hadapan dengan rakyat," imbuhnya.

Terkait dengan sikap diam Jokowi di tengah bergulirnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Ujang menduga hal ini lantaran Jokowi merasa kikuk dengan partai koalisinya sendiri.

Namun, dia optimis apabila Jokowi berani berbicara maka seluruh partai koalisi akan kembali satu suara mengenai pelaksanaan Pemilu 2024.

"Akan firm semua (partai politik koalisi pemerintah). Karena pangkalnya ada di Jokowi," ucapnya.


Partai Politik yang Usulkan Tunda Pemilu Harus Gentle

Sementara Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyinggung sikap tegas yang pernah disampaikan Jokowi bahwa dia menolak masa jabatannya sebagai presiden diperpanjang.

Namun, sikap itu disampaikan Jokowi ketika wacana penundaan Pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden disampaikan oleh pihak-pihak di luar lingkarannya. Kali ini, wacana serupa justru digulirkan oleh menterinya sendiri yaitu Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta sejumlah ketua umum partai politik koalisi.

"Jadi kan ada dua pernyataan, ada dua fakta kontradiktif yang berhubungan satu sama lain yang tidak bisa kita pahami. Kok satu sisi tidak boleh dan tidak setuju, tapi orang yang dekat Presiden berbicara hal sebaliknya," kata Djayadi, Kamis (3/3).

Oleh karenanya, Djayadi menilai sebaiknya Jokowi perlu segera mengeluarkan pernyataan menolak seperti dulu. Di satu sisi, partai-partai politik yang mengusulkan wacana tersebut harus gentle. Artinya, mereka harus terbuka mengatakan bahwa wacana itu dari pribadi partai, bukan keinginan presiden.

"Jadi menurut saya, harus pertama para pembantu presiden, orang-orang yang dekat dengan presiden termasuk partai-partai politik, kalau memang presiden sikapnya seperti itu (menolak), maka sebaiknya berhenti atau mereka dengan tegas mengatakan ini isu bukan dari presiden lho, dari saya sendiri, tegas-tegasan saja," ucap Djayadi.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Kebangkitan Nasional (PKB) Luqman Hakim mengusulkan perlu ada rembuk nasional untuk mengakhiri wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sehingga kedepannya tidak menganggu persiapan tahapan Pemilu.

Hal ini merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukan bahwa mayoritas responden menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Luqman mengatakan, rembuk nasional ini bisa melibatkan para pemangku kekuasaan. Mulai dari Presiden, ketua umum partai politik pemilik kursi di DPR RI, Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MPR RI, ketua lembaga, pimpinan organisasi masyarakat, hingga perwakilan dari pihak-pihak lain yang kompeten.

"Menurut saya, juga perlu formulasi keputusan bersama yang mengakhiri kasak kusuk, spekulasi, wacana, apalagi setelah dilontarkan oleh tiga ketua umum partai termasuk Cak Imin (Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar)," kata Luqman dalam rilis survei LSI secara daring, Kamis (3/3/2022).

"Ini harus betul-betul masalah penundaan Pemilu 2024 bisa dikubur bersama-sama agar tidak menganggu hari-hari ke depan dalam, terutama menyiapkan tahapan dan pelaksanaan Pemilu 2024," imbuhnya.





Rekomendasi