Tim Editor
ERA.id - Partai Demokrat mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan Jokowi baru-baru dinilai kurang tegas.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K. Harman mengatakan, pernyataan Jokowi terkait wacana penundaan Pemilu 2024 masih mengambang dan setengah-setengah.
"Jawaban yang disampaikan beliau sekarang ini masih 50:50, antara menunda antara setuju satu kaki dan satu kakinya juga masih menunggu pemilu," kata Benny dalam duskusi daring, Rabu (9/3/2022).
"Kami tetap menuntut Pak Jokowi untuk memberikan sikap yang tegas apakah setuju atau menolak keinginan sekelompok orang itu memperpanjang kekuasaqn dengan menunda Pemilu," imbuhnya.
Benny mengingatkan, presiden tidak punya pilihan lain untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Sebab, wacana tersebut melanggar konstitusi dan mengingkari sumpah jabatan presiden.
"Kalau rakyat ingin Pak Jokowi tiga periode atau perpanjang masa jabatan harus menolak karena sudah ada konstitusi yang ditetapkan sebelumnya bahwa jabatannya hanya dua periode dan dia setia untuk itu," tegasnya.
Wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut dengan alasan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Alasan yang sama sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Usulan serupa juga disampaikan oleh dua ketua umum partai politik koalisi pemerintah yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Alasan yang disampaikan juga beragam mulai dari pandemi Covid-19 hingga masih tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Namun, usulan tersebut juga ditolak oleh sejumlah partai politik koalisi lainnya, diantaranya yaitu PDIP, NasDem, Gerindra, dan PPP.
Belakangan, muncul kabar bahwa wacana tersebut mendapat dorongan dari sejumlah menteri. Disebut pula Presiden Joko Widodo dsudah menyetujui wacana tersebut.
Presiden Joko Widodo juga diketahui sudah buka suara mengenai wacana tersebut. Jokowi mengajak semua pihak termasuk dirinya untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi.
"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," ujar Jokowi dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3).
Meski begitu, Jokowi mengatakan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden tidak bisa dilarang. Sebab, hal tersebut bagian dari demokrasi.
Namun, dia mengingatkan jika sudah ada keputusan yang diambil, hendaknya semua pihak menghormati hal tersebut.
"Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden). Menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tundak dan taat pada konstitusi," kata Jokowi.
