Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin, pilih bungkam saat dikonfirmasi terkait keterlibatannya dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menggulirkan wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Cak Imin memilih untuk terus berjalan menuju gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Dia hanya menjawab bahwa PKB tetap konsisten mengusulkan penundaan Pemilu 2024.
"Ya masih lah, belum (berubah sikap usulkan tunda Pemilu 2024)," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3/2022).
Namun, Cak Imin menegaskan, usulan tersebut akan tetap sesuai dengan koridor konstitusi. Terlebih setelah Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan sikap terkait wacana penundaan Pemilu 2024.
"Ya, kita juga taat konstitusi jadi usulan itu kan dalam koridor konstitusi," kata Cak Imin.
Untuk diketahui, beredar kabar wacana penundaan Pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden ada campur tangan dari lingkaran terdekat Presiden Joko Widodo.
Nama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pun disebut-sebut ikut mendorong sejumlah elite partai politik untuk menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut disebut sempat menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkilfi Hasan yang belakangan juga mendukung wacana tersebut.
Belakangan, Luhut mengklaim berdasarkan big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Dia juga mengklaim mereka yang mendukung merupakan pemilih dari Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP sementara ketiga partai tersebut tegas menolak wacana penundaan pemilu.
Selain big data, Luhut juga menyinggung besaran anggaran pemilu senilai Rp110 miliar. Menurutnya, banyak rakyat yang tak mau jika uang tersebut dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
"Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar," kata Luhut, Jumat (11/3).
Soal big data tersebut juga pernah disampaikan Cak Imin. Dia mengklaim banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda.
Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata dia, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
"Data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data," katanya, Sabtu (26/2).
