Tim Editor
ERA.id - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku tengah menunggu dipanggil untuk bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Diharapkan kedunya bisa membahas mengenai wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Diketahui, PKB dan PDIP berbeda pendapat mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Di satu sisi, PKB tak mau menarik usulan untuk menunda pemilu. Di sisi lain PDIP tegas menolak usulan tersebut.
"Saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/3/2022).
Meski begitu, Cak Imin mengaku hingga saat ini belum ada jadwal untuk bertemu dengan mantan Presiden RI kelima itu.
"Belum (ada rencana bertemu). (Belum) ketemu Bu Mega," kata Cak Imin.
Cak Imin juga berterus terang belum pernah menyampaikan secara langsung usulan untuk menunda Pemilu 2024 kepada Presiden Joko Widodo. Usulan itu baru sebatas dilemparkan ke tengah publik.
Menurutnya, PKB baru akan menyampaikan usulan penundaan Pemilu 2024 kepada Jokowi setelah usulan itu dibicarakan di tingkat petinggi-petinggi partai politik.
"Tidak (tidak ada komunikasi dengan Jokowi terkait penundaan Pemilu 2024), malah kita baru usulkan ke publik, partai-partai, baru ke Pak Jokowi nanti," kata Cak Imin.
Dia juga mengaku Jokowi tidak berkomentar apapun saat bertemu dengannya. Diketahui Cak Imin dan Jokowi sempat bertemu saat pembukaan Inter-Parliamentary Union (IPU) ke 144 di Nusa Dua, Bali pada akhir pekan lalu.
"Enggak ada komen apa-apa. Belum belum pernah ngobrol," ujar Cak Imin.
Wacana penundaan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan presiden kembali mencuat setelah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkan wacana tersebut dengan alasan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.
Alasan yang sama sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Usulan serupa juga disampaikan oleh dua ketua umum partai politik koalisi pemerintah yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Alasan yang disampaikan juga beragam mulai dari pandemi Covid-19 hingga masih tingginya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.
Namun, usulan tersebut juga ditolak oleh sejumlah partai politik koalisi lainnya, diantaranya yaitu PDIP, NasDem, Gerindra, dan PPP.
Kami juga pernah menulis soal Dulu Puan Bilang Orang Miskin Mesti Diet, Kini Megawati Sarankan Ibu-Ibu Merebus, Bijak Bukan? Kamu bisa baca di sini
Kalo kamu tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya!
