Tim Editor
ERA.id - Pemerintah telah memulai aksi afirmasi dan akselerasi penggunaan produk dalam negeri. Presiden Joko Widodo mencanangkan aksi itu untuk meningkatkan peran pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional.
Menindaklanjuti hal itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak pemilik dan pengelola lokapasar (e-commerce) untuk mendorong peningkatan transaksi pelaku UMKM di platform digital.
“Melalui Forum Ekonomi Digital Kominfo ini saya mengajak semua pihak menyamakan berbagai pandangan khususnya dengan kementerian dan lembaga dalam rangka peningkatan transaksi penjualan UMKM dalam platform lokapasar,” ungkapnya dalam Forum Ekonomi Digital IV: Platform Digital Marketplace yang berlangsung secara hibrida dari Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/4/2022).
Menteri Johnny mengharapkan masukan langsung dari CEO dan founder marketplace mengenai perumusan kebijakan untuk mendorong peningkatan peran UMKM dalam aktivitas perdagangan digital.
"Melalui forum ini, diharapkan beberapa masukan kebijakan pada level nasional mengenai peningkatan aktivitas UMKM dan penggunaan produk dalam negeri, termasuk kewajiban kementerian dan lembaga melakukan pengadaan barang dan jasa menggunakan produk dalam negeri," ungkapnya.
Mengutip arahan Presiden Joko Widodo, Menkominfo menyatakan digitalisasi telah menjadi solusi pelaku UMKM dan koperasi tetap bertahan dan tumbuh bahkan berkembang di tengah situasi yang sulit. Oleh karena itu, Pemerintah memanfaatkan momentum pascapandemi untuk mendorong percepatan transformasi digital.
“Di tahun 2022 ini Pemerintah di bawah leadership Presiden Jokowi menargetkan 20 Juta UMKM bisa tembus pasar lokal. Pada masa pandemi Covid-19, sudah tercatat ada 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital. Capaian ini belum cukup dan harus ditingkatkan. Target tahun 2023, 24 juta UMKM masuk marketplace dan 30 juta di tahun 2024,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, pemerintah telah berusaha melibatkan UMKM masuk ke dalam skema pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal itu telah disampaikan Kepala Negara kepada menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan Dirut BUMN di Bali bulan lalu. Lewat Aksi Afirmasi dan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri, pemerintah mendorong pemakaian produk dalam negeri agar bisa bersaing.
“Bapak Presiden juga menyampaikan bahwa di tahun ini, ditargetkan 1 juta UMKM masuk ke e-katalog dan dapat dilaksanakan dengan tuntas. Bahwa anggaran di APBN, APBD, anggaran di BUMN semuanya harus difokuskan untuk membeli produk-produk dalam negeri utamanya yang diproduksi oleh UMKM,” tuturnya.
Menkominfo menyatakan sesuai hasil studi berbagai lembaga kajian dan penelitian pada tahun 2021 produk impor yang dijual melalui platform e-commerce masih sangat dominan.
"Diperkiran porsi produk impor yang dijual bisa mencapai 90 persen sehingga perlu ada kerjasama kementerian/lembaga dengan pelaku marketplace untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dalam marketplace,” ungkapnya.
Oleh karena itu, melalui FEDK IV, Menteri Johnny mengharapkan usulan konkret untuk meningkatkan aktivitas digital UMKM. “Bisa berupa kegiatan kampanye nasional dalam peningkatan peran UMKM dalam aktivitas digital, termasuk masukan penyempurnaan program yang saat ini telah berlangsung seperti Bangga Buatan Indonesia, Bela Pengadaan, e-Katalog dan sebagainya,” ungkapnya.
