Tim Editor
ERA.id - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan kerap disebut publik sebagai 'menteri segala urusan', lantaran menangani banyak persoalan yang dinilai tak sesuai dengan bidang kementerian yang dipimpinnya.
Menanggapi hal itu, Luhut menegaskan bahwa tak semua masalah di Indonesia menjadi urusannya. Dia mengaku hanya menjalankan perintah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.
"Saya ingin satu garis bawahi pak. Jangan saya dipikir ngurusi semua pak. Saya ngurusi semua di bidang saya dan yang diperintahkan Presiden. Saya ulangi, diperintahkan presiden," tegas Luhut dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (9/6/2022).
Luhut menjelaskan, tugas dan fungsi dari Kemenko Marves sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, yang intinya menyelenggarakan koordinasi.
Dalam Perpres tersebut, kata Luhut tercantum klausul mengenai pelaksanaan fungsi yang diberikan kepada presiden terhadap menteri terkait.
"Kalau bapak lihat, ada pengawasan pelaksanaan fungsi kementerian dan seterusnya, ada pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh presiden. Jadi saya melaksanakan perintah presiden saja," kata Luhut.
Mantan prajurit TNI Angkatan Darat itu menambahkan, dirinya cukup tahu diri dalam melaksanakan tugas yang diberikan Preisiden kepadanya. Luhut menegaskan, tidak mungkin mengerjakan tugas yang tak bisa ditangani.
"Saya ini juga bukan lagi, sudah 75 tahun, jadi saya tahu diri. Jadi ya kalau saya bisa kerjain, saya kerjain," tegasnya.
Sebagai informasi, Luhut kerap ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membantu menyelesaikan persoalan di Indonesia. Selama pandemi Covid-19 misalnya, dia diperintahkan menjadi koordinator penanganan Covid-19 untuk wilayah Jawa-Bali.
Kemudian, di tengah isu kelangkaan minyak goreng, Luhut juga ditunjuk untuk membantu mengawasi pendistribusian minyak goreng di Pulau Jawa-Bali. Selain itu, Luhut juga ditunjuk menjadi ketua dalam sejumlah program prioritas pemerintahan.
Terbaru, Luhut bahkan mengeluarkan kebijakan terkait kenaikan harga tiket wisata Candi Borobudur, yang belakangan menimbulkan kritikan.
