Tim Editor
ERA.id -Anggota DPR RI Fraksi PKS Mulyanto mengkritik Presiden Joko Widodo yang menunjuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus ketersedian dan distribusi minyak goreng.
Menurut Mulyanto, langkah tesebut menunjukan bahwa Jokowi sedang frustasi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal.
"Sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (25/5/2022).
Selain itu, Mulyanto menilai penunjukan Luhut untuk menangani gejolak harga migor berpotensi melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
Dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar Pemerintahan berjalan solid dan harmoni
"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto.
Dia mengatakan, hal ini makin membuktikan bahwa Jokowi tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal. Dikhawatirkan, kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis.
"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ungkap Mulyanto.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo kembali menambahkan tugas untuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kali ini, Luhut diminta untuk mengurusi minyak goreng di Pulau Jawa dan Bali.
Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi membenarkan hal tersebut. Namun, dia menjelaskan bahwa tugas Luhut hanya sebatas membantu mengawasi ketersedian dan distribusi minyak goreng saja.
"Pak Menko Maritim dan Investasi diminta presiden untuk membantu memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng sesuai target, di daerah Jawa-Bali," kata Jodi melalui keterangan tertulis, Selasa (24/5/2022).
