Tim Editor
ERA.id - Politisi PDI Perjuangan sekaligus Anggota DPR RI, Masinton Pasaribu, katanya sudah ditegur oleh Badan Kehormantan PDIP buntut turut berkomentar soal sikap partainya kepada Demokrat dan PKS.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memang bilang partainya sulit bekerja sama dengan PKS dan Demokrat. Kemudian Masinton menanggapi, kalau itu pernyataan pribadi Hasto.
Alhasil, Hasto pun menanggapi. "Saya sudah koordinasi dengan Badan Kehormatan Partai. Sebelumnya Pak Masinton juga sudah ditegur dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dgn AD/ART partai. Sebab setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," tutur Hasto.
Hasto kembali menegaskan bahwa sulit bagi PDI Perjuangan untuk membangun kerja sama politik dengan PKS dan Partai Demokrat dengan melihat seluruh kebijakan. "Sehingga, itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa bonded (terikat), membangun kerja sama, ada yang berbeda," katanya.
Guna memahami sikap politik PDI Perjuangan terkait koalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dia mengaku menghormati posisi kedua partai itu yang berada di luar pemerintahan. Dalam Rapimnas PKS, lanjut Hasto, banyak kritik yang dilontarkan dari partai berbasis Islam itu terhadap pemerintah Presiden Joko Widodo.
PDI Perjuangan bisa memahami itu sebagai sesuatu yang sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan serta sebagai bagian dari check and balance. "Kurang elok bila dengan berbagai perbedaan ideologi (antara PKS dan PDI Perjuangan), kami tidak mengambil sikap politik atas kerja sama dengan PKS. Dan saat ini posisi PDI Perjuangan mendukung Pak Jokowi, sehingga tidak mungkin juga kami bekerja sama dengan Pak Jokowi dan pada saat bersamaan ada kerja sama dengan pihak-pihak yang terus menyerang pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan," jelasnya.
Namun demikian, politikus asal Yogyakarta itu mengatakan pihaknya menghormati ideologi PKS sebagai pihak yang berada di luar pemerintahan. "Jadi, selain perbedaan ideologi, kami menghormati posisi PKS yang berada di luar pemerintahan; tetapi untuk bekerja sama dengan PKS, ditinjau dari aspek ideologi, aspek historis, ada hal yang memang berbeda," tambahnya.
Begitu juga terkait dengan Partai Demokrat, dia mengatakan aspek historis antara PDIP dan partai berlambang mercy itu masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, dia menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan kepada rakyat dan tak sejalan dengan fundamental PDIP.
"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega, dengan zaman Pak SBY," katanya.
Dalam politik, lanjutnya, kerja sama itu menjadi hal penting, namun harus melihat ideologi, platform, dan kesejarahan. "Jadi, sikap PDI Perjuangan ketika bersentuhan dengan persoalan bangsa dan negara, persatuan itu dikedepankan untuk membela bangsa dan negara; tetapi terkait dengan kontestasi pemilu, hal yang rasional apabila ada perbedaan ideologi, perbedaan platform, perbedaan skala prioritas," ujar Hasto.
