Tim Editor
ERA.id - Mekanisme surat tugas keluar atau penugasan kepada kader PDI Perjuangan yang hendak keluar kota, merupakan upaya partai menaikkan elektabilitas Puan Maharani.
Hal itu disampaikan Peneliti Utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Firman Noor.
Katanya, mekanisme itu mengarah ke langkah birokrasi internal partai atau politik partai, bukan mengatur aspek administrasi. “Di sini memang letak ketidakwajaran aturan ini, saya kira saya belum melihat itu terjadi di partai lain,” kata Firman, Senin (25/7/2022).
Ia melihat upaya ini sebagai gambaran besar dari PDIP untuk mengunggulkan Puan sebagai kandidat tunggal yang akan diusung pada Pemilu 2024.
Terdapat nilai strategis dari pemberlakuan surat tugas keluar bagi kader PDIP yang hendak keluar kota. “Sehingga ditafsirkan ini untuk membatasi mobilitas Ganjar (Ganjar Pranowo) yang tampaknya semakin meninggalkan elektabilitas Puan,” kata Firman.
Adanya kendali melalui penugasan, lanjut dia, PDIP memberi kesempatan lebih besar kepada Puan untuk semakin mendapat hati dan suara rakyat dengan harapan tingkat elektabilitas Puan, meningkat.
Saat ini, PDIP mulai memberikan Puan tugas untuk melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.
Secara internal, lanjut Firman, PDIP memiliki hak untuk mencalonkan sendiri kandidat calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu 2024.
Firman mengatakan sisi lain terkait aturan surat tugas keluar, partai menginginkan Ganjar sebagai kepala daerah sekaligus kader PDIP yang memiliki mobilitas tinggi untuk mengedepankan kepentingan wilayah atau partai, bukan kepentingan pribadi.
