Tim Editor
ERA.id - Adanya mekanisme surat tugas keluar atau penugasan terhadap kader PDI Perjuangan yang hendak keluar kota, bukan hanya cara PDIP membangun elektabilitas Puan Maharani yang masih minim.
Selain itu, ternyata untuk mencegah adanya gerakan tambahan dari aktivitas kadernya. Hal itu diungkap oleh Pakar Politik Univesitas Muhammadiah (Unismuh) Kota Makassar, Andi Luhur Priyanto, Kamis (28/7/2022).
Kata Luhur, sangat bahaya juga kalau PDIP melepas kader, sehingga mereka membangun dukungan-dukungan yang belum diputuskan oleh partai.
"PDIP sepertinya ingin membatasi pergerakan kader, termasuk mencegah gerakan-gerakan tambahan dari aktivitas kadernya. Saya menilai, sangat bahaya kalau PDIP melepas kader, ditakutkan mereka (kader) membangun dukungan yang belum diputuskan partai. Para kepala daerah dan massa pendukung bisa terfragmentasi," tuturnya.
Ia menambahkan, setiap partai punya cara menjaga disiplin organisasi. Apalagi PDIP dikenal dengan model kepemimpinan berbasis komando. Tegak lurus.
"Wajar saja bagi PDIP (mengeluarkan mekanisme surat tugas keluar kota). Ganjar juga masih perlu fokus mengurus Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Kalau Ganjar ekspansif show-force keluar wilayah atau fokus running Pemilihan Presiden (Pilpres), risikonya juga bisa kembali ke PDIP," papar Luhur.
Soal rivalitas Puan dan Ganjar, lanjutnya, PDIP masih dalam waktu menentukan prioritas. "Di Pilpres 2014, PDIP berani mengusung Jokowi, bukan di Ketua Umum Megawati. Pilihan yang terbukti mengembalikan partai banteng ke kursi kekuasaan," tutup Luhur.
