Tim Editor
ERA.id - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim di bawah kepemimpinan Gubernur Ganjar Pranowo pemda telah berupaya merehabilitasi hutan dan lahan guna menjaga lingkungan.
Sejak periode pertama Ganjar pada 2014 hingga saat ini, sebanyak 101 juta batang pohon ditanam dan 250 ribu hektar lahan kritis dipulihkan. Pernyataan ini disampaikan usai muncul tudingan bahwa Ganjar adalah gubernur perusak lingkungan.
Kabid Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Soegiharto, menuturkan, Ganjar menekankan pentingnya upaya pemulihan lingkungan.
"Salah satu visi beliau cintai lingkungan. Selama delapan tahun ini sudah ada sebanyak seratus juta batang pohon yang ditanam untuk penghijauan dan reboisasi," ujarnya di Semarang, Selasa (26/7).
Menurutnya, Ganjar tak segan turun ke bawah untuk mengajak masyarakat aktif menanam pohon.
"Gerakan Pak Gubernur sangat masif. Dalam beberapa tahun terakhir turun ke bawah untuk mengajari kita menanam. Beliau tidak mau hanya seremonial. Saat ini, konteks kesadaran masyarakat sangat tinggi," lanjutnya.
Selain itu, Ganjar juga mampu menggandeng sejumlah pihak untuk turut serta dalam upaya pelestarian alam.
"Iya, ini bersinergi dengan Pemerintah Pusat, BUMN dan lainnya saling bergandengan tangan. Karena memang ini tanggung jawab bersama," paparnya.
Secara teknis, Soegiharto menerangkan, 101 juta pohon yang ditanam tersebut beragam jenis, sesuai kondisi dan kebutuhan lahan. Untuk rehabilitasi hutan dan lahan produktif dipilih pohon seperti sengon, jati, mahoni, pinus, damar, jabon, suren, kayu putih, dan lainnya.
"Kalau untuk pelestarian dan sahabat air kita pilih pohon gayam, aren, beringin, bulu, mangrove, ketapang, kepoh, dan lainnya," ungkapnya.
Upaya tersebut diklaim mampu mengurangi jumlah lahan kritis di Jawa Tengah. Tercatat di tahun 2013 lahan kritis di Jateng mencapai 634.598 hektare. Dalam kurun waktu 8 tahun, telah diupayakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 251.037 hektare.
Pada 2018 Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merilis data lahan kritis di Jawa Tengah tinggal 375.733 hektare.
"Secara umum di Jateng di kurun waktu 2014-2021, kita sudah menangani sekitar 39,5 persen dari luas lahan kritis yang tercatat di 2013. Itu di eranya Pak Ganjar di periode satu dan dua," ungkapnya.
Selain rehabilitasi lahan dan hutan, pihaknya juga berupaya melakukan perlindungan dan pengelolaan pada kawasan bernilai ekosistem untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan secara lestari.
"Pada 2014 dilakukan percepatan pembangunan kawasan pelestari Alam Taman Hutan Raya K.P.A.A Mangkunegara I di kawasan lereng Lawu, dan di tahun 2015 launching Kebun Raya Baturaden sebagai salah satu kawasan konservasi khusus untuk pengawetan tumbuhan," imbuhnya.
Ia menambahkan, konsep pengelolaan kawasan yang memadukan kepentingan konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan sosial ekonomi masyarakat, dan dukungan logistik di Jateng juga telah diakui Unesco pada Oktober 2020. Model itu diterapkan di Cagar Biosfer Karimunjawa Jepara Muria dan di Merapi Merbabu dan Menoreh.
"Untuk saat ini sedang menyiapkan pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) baru, antara lain KEE Hutan Petungkriono, Gunung Ungaran, Mangrove Cilacap, dan kawasan yang memiliki fungsi perlindungan dan nilai konservasi tinggi seperti Gunung Slamet, Gunung Muria, Gunung Prahu, Gunung Bismo dan lainnya," tandasnya.
Dalam data Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, luas kawasan hutan negara di Jawa Tengah pada 2021 lebih dari 649 ribu hektare. Hutan negara terdiri dari hutan konservasi sekitar 15 ribu hektare, hutan lindung 83 ribu hektare, dan hutan produksi 550 ribu hektare. Sedangkan hutan milik rakyat diperkirakan 640 ribu hektare.
Sebelumnya, pada pekan lalu, LBH Semarang dan sejumlah pegiat lingkungan di Jateng menggelar jumpa pers untuk memberi penghargaan kepada Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Perusak Lingkungan.
"Kampung-kampung pesisir Jawa Tengah dibuat tenggelam, bukit dan gunung sebagai pemasok kebutuhan air rakyat Jawa Tengah dirusak, sungai dan udara dicemari, para pejuang lingkungan hidup di Jawa Tengah direpresi dan dikriminalisasi," demikian pernyataan di acara tersebut.
Mereka juga mempertanyakan, dengan rekam jejak itu, Ganjar justru dianugerahi penghargaan Green Leadership oleh Kemeterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Secara faktual, Ganjar Pranowo bukan saja tidak hadir dalam mengerjakan tugasnya untuk menjamin perlindungan dan pengelolaam lingkungan hidup, juga sebagai aktor nomor wahid dalam proses perusakan lingkungan hidup di Jawa Tengah," papar LBH Semarang.
