Tim Editor
ERA.id - Pembentukan kementerian khusus untuk kebudayaan semakin mendesak karena sektor kebudayaan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan, seperti pengelolaan museum dan penyelenggaraan even seni dan budaya, berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Misalnya, dampak ekonomi dari Museum Nasional dan festival budaya bisa mencapai miliaran hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid, dalam diskusi "Urgensi Pembaruan Tata Kelola Kebudayaan" di Jakarta (15/8/2024), menegaskan perlunya organisasi setingkat kementerian yang berdiri sendiri untuk memajukan kebudayaan. Menurutnya, keunikan Indonesia sebagai biocultural diversity terbesar di dunia, fungsi ekonomi kreatif perlu diperluas mencakup cultural and creative industries (CCIs). Indonesia dalam hal ini akan memiliki trajectory berbeda dari negara yang fokus pada kebudayaan pop.
"Kebudayaan, selain tujuan utama utk membangun karakter dan jati diri bangsa, juga memberikan kontribusi yanv signifikan terhadap ekonomi. 1rupiah diinvestasikan, nilai baliknya hingga 10rupiah," ujar Hilmar.
Hal ini senada dengan pendapat pengamat pariwisata dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Ike Janita Dewi, melalui risetnya, menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan pada tahun 2023 melibatkan sekitar 44 juta tenaga kerja, atau 29,5% dari total tenaga kerja di Indonesia. Ike juga menjelaskan bahwa sebuah even seni dan budaya di Yogyakarta yang membutuhkan biaya Rp 457 juta, dapat menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp 160 miliar, menunjukkan dampak yang jauh lebih besar dari biaya penyelenggaraannya.
Peneliti dari Tenggara Strategics, Made Hani Jaya Dewantara, merekomendasikan pendirian lembaga pengelola khusus kebudayaan. Menurutnya, Museum Nasional saja memberikan dampak ekonomi sekitar Rp 372 miliar dari tiket masuk, event, dan tenant, serta valuasi aset sebesar Rp 2 triliun. Sementara itu, sektor kain tradisional berkontribusi sekitar Rp 10 triliun dari ekspor dan perdagangan dalam negeri, dan setiap festival budaya dapat menghasilkan dampak ekonomi hingga Rp 7 miliar.
Contoh lain, setelah UNESCO menetapkan Batik sebagai Warisan Budaya Takbenda, sektor jamu (herbal), kebugaran, dan spa memberikan dampak ekonomi sekitar Rp 23 triliun, serta Rp 35 triliun untuk pariwisata kebugaran. Sistem subak di Bali, yang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO pada 2012, memberikan dampak ekonomi sekitar Rp 30 miliar untuk skala satu desa dari akomodasi, restoran, dan tiket masuk.
Dengan mempertimbangkan besarnya dampak ekonomi dari kebudayaan, pembentukan kementerian khusus kebudayaan menjadi sangat penting. Kementerian ini tidak hanya akan menguatkan identitas budaya bangsa, tetapi juga akan menjadi pilar dalam menghubungkan kebudayaan dengan ekonomi, memastikan bahwa kebijakan kebudayaan memberikan dampak ekonomi yang nyata dan berkelanjutan.
