Tim Editor
"Tata kelola keuangan yang kredibel menjadi tumpuan utama keberhasilan pembangunan nasional. Untuk mencapainya, tidak hanya melalui pemeriksaan, namun juga perlu diperhatikan pemahaman publik mengenai tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara," kata Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar sebagaimana dilansir Antara, Kamis (28/6/2018).
Bahrullah mengatakan, terdapat sejumlah isu penting soal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara yang harusnya dipahami betul oleh masyarakat luas. Seperti korupsi misalnya, atau soal pengelolaan utang negara, kontrak-kontrak terkait kekayaan negara, hingga pengelolaan BUMN.
BPK sadar, oemahaman publik mengenai isu-isu tersebut harus didukung literasi yang baik. Dukungan terhadap literasi itulah yang menjadi dasar pembangunan perpustakaan riset oleh BPK.
Perpustakaan riset BPK menyediakan data, informasi, dan pengetahuan mengenai keuangan sektor publik yang terdiri atas 21.852 eksemplar buku dengan 17.410 judul buku dan jurnal digital.
"Hasil laporan keuangan 1947, atau ketika BPK mulai berdiri, bisa dilihat melalui komputer yang ada di sana," kata Bahrullah.
Perpustakaan riset tersebut juga mendukung pelayanan BPK untuk kebutuhan referensi. Selama tiga tahun terakhir, BPK telah melayani 217 permintaan data yang terdiri dari penulisan skripsi 161 permintaan, penulisan tesis 44 permintaan, dan penulisan disertasi 12 permintaan.
Bahrullah berharap Perpustakaan Riset BPK dapat bersinergi dengan Perpustakaan Nasional RI, perpustakaan di kementerian atau lembaga negara, perguruan tinggi, organisasi profesi, hingga internal auditor untuk efektivitas layanan dan publikasi.
