Tim Editor
Buat KPAI, sekolah darurat adalah bentuk pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, sebagaimana telah diamanatkan juga dalam Pasal 32 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendikbud Nomor 72 tahun 2013 tentang Pendidikan Layanan Khusus.
“KPAI berharap pemenuhan hak anak di bidang pendidikan di situasi gempa NTB yang diperkirakan akan berlangsung berminggu-minggu ini dapat direalisasikan sesuai ketentuan,” kata Komisioner Bidang Pendidikan KPAI, Susianah Affandy, melalui rilis yang diterima, Senin (30/7/2018).
Susianah mengkritisi, Sekolah Darurat dan Sekolah Aman Bencana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 70a/2010, serta Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 tahun 2012 masih jauh. Jangankan mencapai tahap penerapan teknis. Saat ini, dua konsep sekolah tersebut masih dalam batasan sosialisasi. Makanya, ke depan, KPAI akan terus melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak anak yang jadi korban gempa atas pendidikan.
"Penyelenggaraan Sekolah Aman Bencana yang menjadi fokus pengawasan KPAI, meliputi antara lain terintegrasinya jenjang pendidikan dan antar-jenis pendidikan, penyelenggaraan pendidikan formal dan nonformal dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidikan dan tenaga kependidikan, bentuk, program dan sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik," ungkapnya.
Selain soal sekolah darurat, KPAI juga meminta pemerintah memenuhi kebutuhan anak-anak, khususnya bayi. Kebutuhan yang dimaksud KPAI adalah kebutuhan makanan, selimut, hingga obat-obatan. Enggak cuma pemenuhan kebutuhan, KPAI juga mendesak pemerintah mengadakan trauma healing dan psikososial bagi korban, khususnya anak-anak. “Kegiatan trauma healing dan psikososial tersebut harus dilaksanakan secara merata di semua pos pengungsian tidak terpusat hanya satu tempat,” jelas Susianah.
Lebih lanjut, KPAI juga berharap pemerintah, baik pusat maupun daerah dapat bahu-membahu menangani korban bencana, khususnya anak-anak. Ia juga berharap agar anak-anak bisa mendapatkan informasi bencana yang benar. Jangan sampai ada informasi yang menyesatkan. Kamu tahu sendiri kan, kemarin, sejumlah pihak mengeluarkan pernyataan yang mengaitkan bencana gempa dengan situasi politik jelang pendaftaran capres dan cawapres.
Terkait gempa kemarin, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat 66 gempa susulan yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya, termasuk wilayah-wilayah terdampak gempa utama, seperti Lombok, Bali, hingga Sumbawa. Gempa kemarin terjadi di koordinat 8,4 LS dan 116,5 BT, atau tepatnya berlokasi di darat pada jarak 47 kilometer arah timur laut Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) di kedalaman pusat gempa 24 kilometer.
