Tim Editor
"Kami harus betul-betul pilah dan pilih karena ada yang memang sanggup (membayar sewa) tapi enggak mau bayar," kata Sandiaga, di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2017).
Sandiaga menjelaskan, selama ini Pemprov DKI meringankan beban warga yang menunggak dengan kebijakan menunda pembayaran rusun. Pertimbangan tersebut diberikan karena para penunggak dinilai tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar tunggakan.
Ironisnya, mereka yang memiliki penghasilan enggan membayar sewa pula karena kecemburuan sosial.
"Saya mesti lihat mana yang berkaitan dengan program (penundaan pembayaran), mana yang atas inisiatif sendiri di sana ikut-ikutan enggak membayar, karena ada yang terprogram, ada yang benar-benar (niat) enggak bayar," ujar Sandiaga.
Selanjutnya, Sandiaga menyatakan ingin menyeleksi warga yang berhak dan tidak berhak menunggak pembayaran rusun. Pasalnya, masalah utang-piutang akan menjadi sandungan Pemprov DKI dalam meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Proses WTP kami terpengaruh pada collection dan piutang yang harus kami catat, eventually tadi tunggakan-tunggakan ini," ucap Sandi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Pemakaman DKI Jakarta, Agustino Darmawan mengatakan pihaknya berencana mengelompokkan warga penghuni rusun dalam kategori warga mampu, tidak mampu, dan warga lanjut usia (lansia).
Warga rusun yang sudah lansia bisa dibebaskan dari iuran tiap bulan, sedangkan warga yang tidak mampu dibantu dengan dana Bazis DKI dan Dinas Sosial DKI Jakarta.
