Tim Editor
Soal mahar politik ini, Sandi telah menjelaskan kepada Direktur Perdaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Cahya Hardianto. Kata dia, ini adalah hal yang tidak benar.
Itu dia sampaikan setelah memberikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018).
"Saya sampaikan tadi juga ada pernyataan yang saya sampaikan kepada pak Cahya bahwa saya membantah dan saya menggaris bawahi bahwa tidak benar bahwa ada yang menjadi ungkapan yang selama ini ada di masyarakat," ucapnya.
"Apa yang saya sampaikan itu jelas bahwa saya ingin semuanya sesuai dengan good goverment dan base practice itu yang saya ingin kan dan tidak ada (mahar). Dan itu tidak benar," lanjutnya.
Sandi mengaku, dirinya dengan Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjalankan pemilihan umum (Pemilu) yang transparan dan sesuai dengan perundang-undangan. Sehingga, kata dia, mahar politik seperti ini tidak akan dilakukannya.
"Saya menghargai proses ini dan saya ingin pemilu kita kedepan adalah pemilu yang tentunya transparan, bersih, dan menjawab aspirasi masyarakat agar percepatan pembangunan khususnya dibidang ekonomi dalam membuka lapangan pekerjaan dan memastikan harga-harga pangan dan bahan pokok terjangkau," terangnya.
"Banyak sekali yang diharapkan dari kami dan kami berkomitmen untuk menyelenggaran segala sesuatunya dengan perundang-perundangan," kata dia.
