Tim Editor
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyatakan, kebijakan ini merupakan hasil rapat kabinet terbatas kemarin (14/8). Langkah ini diambil untuk mengurangi nilai defisit neraca perdagangan.
"Pemerintah akan mengendalikan impor. Pada tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi 500 komoditas yang bisa diproduksi dalam negeri," kata Suhariyanto seperti dilansir Antara, Rabu (15/8/2018).
Suhariyanto menyebut, pemerintah akan mengevaluasi bakal 500 komoditas impor ini dengan penuh kehati-hatian dan dengan mempertimbangkan banyak hal. Karena, belum tentu akan disetop secara keseluruhan, tapi diutamakan kepada produk yang sama namun diproduksi di tanah air.
"Banyak industri yang mempunyai bahan baku baik dari lokal maupun bahan modal, kita perlu mengidenifikasi industi mana yang kandungan lokalnya tinggi, dan mana yang kandungan impornya tinggi," paparnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.
"Di Indonesia, salah satu yang dianggap harus dikendalikan adalah neraca pembayaran kita yaitu defisit transaksi berjalan," kata Sri Mulyani dalan konferensi pers bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution dan Gubernur BI Perry Warjiyo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8).
Menkeu menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar 2 persen, namun pada kuartal II ini mencapai 3 persen dari GDP. Dikatakannya bahwa impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.
"Ekspor memang pertumbuhannya cukup bagus, double digit, namun impornya jauh lebih tinggi, dan pertumbuhannya double digit," katanya.
