Tim Editor
ERA.id - Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono menyatakan wacana impor beras yang digagas Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak sesuai dengan data dari Kementerian Pertanian (Kementan). Berdasarkan data Kementan, pada periode Januari hingga April 2021, disampaikan akan ada produksi padi sebesar 14,54 juta ton.
Data tersebut, kata Ono, juga mengacu pada asumsi konsumsi masyarakat pada rentang waktu tersebut hanya 9,72 juta ton. Artinya, ada surplus beras sebanyak 4,81 ton hingga bulan April 2021.
"Nah sehingga tentunya dari data yang disajikan Kementerian Pertanian tidak ada krisis pangan, khususnya beras sampai menjelang Mei atau menjelang bulan Ramadhan atau hari raya Idul Fitri," kata Ono dalam acara webinar, Kamis (25/3/2021).
Ono menambahkan, data dari Direktur Utama Badan Urusan Logislitik (Bulog) Budi Waseso dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu, disebutkan di tahun 2018, impor beras mencapai 2,25 juta ton. Bulog sendiri, kata Ono, mendapat penugasan sebanyak 1,75 juta ton. Berdasarkan laporan itu juga disampaikan masih ada sisa stok melebih sau juta ton dari cadangan Bulog yang belum terserap.
"Bahwa stok beras pada Bulog itu, baik yang merupakan cadangan beras pemerintah yang berjumlah 859 ribu lebih ton dan beras komersial yang berjumlah 23 ribu ton, dengan asumsi juga bahwa Bulog melakukan penyerapan sampai pada April 2021, ini diperkirakan jumlah totalnya sudah di atas 1 juta ton," kata Ono.
Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengatakan, kebijakan impor beras hanya akan merugikan petani sebab dilakukan bersamaan dengan masa panen. Dia menjelaskan, beras bukan termasuk komoditas langka di tanah air, sehingga tidak diperlukan impor. Menurutnya, yang masuk dalam kategori komoditas langka di Indonesia adalah kedelai, daging, gula, dan bawang putih.
"(Komoditas langka) sampai dengan saat ini Kementerian Pertanian belum mampu bisa memenuhi sumber pangan tersebut untuk kebutuhan rakyat Indonesia," Kata Ono.
"Kalau kebijakan impor beras yang diambil justru bersamaan dengan masa panen petani," tambahnya.
Sebelumnya, muncul wancana pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan melakukan impor beras sebanyak satu juta ton. Alasannya, untuk penyediaan cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 500 ribu ton, dan kebutuhan Perum Bulog sebanyak 500 ribu ton dengan memperhatikan serapan produksi padi nasional.
Menurut pemerintah, stok beras perlu dijaga karena pemerintah perlu melakukan pengadaan beras besar-besaran untuk pasokan beras bansos selama masa PPKM Mikro.
Selain itu, adanya bencana di beberapa tempat menurutnya mengancam ketersediaan pasokan beras nasional. Wacana tersebut mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak. Alasannya, impor beras dinilai merugikan petani saat panen raya tiba. Selain itu berpotensi terjadi tindak pidana korupsi.
