Tim Editor
Politikus PAN ini menilai, ada tiga tantangan ekonomi nasional yang membutuhkan terobosan kebijakan dari pemerintah.
Pertama, kata Zulkifli, adalah masalah kesenjangan ekonomi antara masyarakat kelas atas dan bawah yang cukup jauh.
"Kami mensyukuri penurunan gini ratio yang dicapai oleh pemerintah dari sekitar 0.41 persen menjadi 0.39 persen saat ini. Ini terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah," kata Zulkifli, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).
Zulkifli menilai, masyarakat golongan bawah di Indonesia masih banyak. Karena itu, dia meminta, pemerintah memperhatikan masalah ini dengan cara menjaga harga barang kebutuhan rumah tangga.
"Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga. Oleh karenanya, pemerintah perlu menjaga harga-harga barang kebutuhan rumah tangga agar daya beli mereka tidak tergerus," jelasnya.
Kedua, lanjut Zulkifli, adalah masalah stabilitas dan defisit transaksi berjalan. Dia meminta, pemerintah mengembangkan pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro. Baik melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, atau bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang.
"Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil, tidak hanya dimonopoli oleh BUMN. Ini pesan daerah-daerah," terangnya.
Kemudian, masalah yang ketiga, kata Zulkifli adalah kendala pengelolaan utang. Menurut dia, negara harus menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini.
"Ini merupakan titik lemah yang harus kita selesaikan agar ketahanan ekonomi jadi kuat. Kita tidak perlu lagi pakai alasan bahwa nilai tukar rupiah melemah terdampak global tanpa mau melihat diri sendiri ke dalam. Kita melihat arus impor yang bebas dan tak terkendalai sementara kemampuan ekspor melemah," jelasnya.
"Tidak ada kebijakan industri yang memadai sehingga sektornya dan daya saingnya lemah. Sektor ini tengah mengalami deinstruliasi yang sangat meprihantinkan," lanjut dia.
Menurut Zulkifli, tugas pemerintah adalah untuk menguatkan sektor industri agar mampu timbuh dua digit seperti pada masa lalu.
"Dalam hal utang pemerintah tidak bisa bilang aman dengan rasio utang 30 persen," tegasnya.
"Yang perlu dicermati adalah jumlah beban utang pemerintah yang memcapai tidak kurang dari 400 triliun pada 2018. Jumlah ini setara dengan tujuh kali dana yang diberikan ke desa-desa atau enam kali dari anggaran kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah di luar kewajaran dan kemampuan negara untuk membayar," kata dia.
