Tim Editor
Dedi menilai, penetapan bakal calon kepala daerah lebih tepat berada di tangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibanding Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Baginya, DPD pasti lebih mengetahui permasalahan dan kebutuhan di daerah.
"Ya, itu harapan saya untuk Pak Airlangga nanti (saat) pedelegasian kewenangan. DPP itu untuk membuat juklak dan juknis saja. Misalnya, panduan lembaga survei saja. Tidak usah lagi mencampuri untuk melakukan penetapan kecuali di daerah tersebut terjadi konflik," ucap Dedi usai menghadiri acara Sarasehan Nasional Merumuskan Pembaharuan dan Kebangkitan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Namun Dedi membantah jika idenya itu dianggap sebagai kode ke Airlangga Hartarto mengubah keputusan partai yang memilih Ridwan Kamil di pilgub Jawa Barat dibanding dirinya.
"Saya tidak memiliki harapan itu. Harapan saya Golkar melakukan perubahan. Sebagai kader partai saya menjalankan tugas. Tidak ditunjuk saja siap (maju pilgub)," lanjut Dedi.
Nama Dedi sempat masuk bursa bakal calon gubernur yang diusung Golkar. Namun, Golkar lebih memilih Ridwan Kamil sebagai sosok yang diusung untuk Pilkada Jawa Barat 2018.
Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto memberikan surat keputusan dukungan resmi kepada Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (9/11) lalu. Dedi tidak hadir dalam acara itu.
