Tim Editor
"Ini kan sudah 34, artinya sudah (setuju) semuanya. Memang tak ada alasan normatif lain. DPP harus segera menetapkan tanggal dan siapa akan menjadi ketua penyelenggara munas. Jangan sampai ada kesan langkah-langkah tidak menindaklanjuti segera putusan yang telah ditetapkan (DPD) tingkat satu," ungkap Akbar, di Manhattan Hotel, Jakarta, Minggu (10/12/2017).
Wacana munaslub terus terdengar dari internal Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ditahan KPK karena menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.
Salah satu nama yang mencuat untuk menggantikan Novanto adalah Koordinator Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Menurut Akbar, Golkar harus menggelar munaslub sebelum pergantian tahun.
"Dan itu harus segera dilaksanakan sebelum 2017 berakhir. Artinya Desember 2017, yang tepat (tanggal) 15, 16, 17 yang akan datang," ucap Akbar.
Setya Novanto dikabarkan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR. Pengunduran diri itu disampaikannya melalui surat yang ditujukan kepada Fraksi Golkar. Novanto juga merekomendasikan Fraksi Partai Golkar menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.
Namun, beberapa kader Golkar menilai penggantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR tidak sesuai mekanisme Partai Golkar dan mekanisme DPR.
