Tim Editor
ERA.id - Dewan Pakar Partai Golkar meluruskan isu rekomendasi menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk menggoyang posisi Airlangga Hartarto sebagai calon presudin (capres) maupun ketua umum Partai Golkar.
Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono membantah pihaknya merekondasikan Munaslub, melainkan upaya untuk memperkuat soliditas kader-kader Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilkada, serta pemenangan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar pada Pilpres 2024.
"Rekomendasi Dewan Pakar untuk menguatkan semangat kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesa dalam menghadapi Pemilu 2024. Tidak ada rekomendasi Munaslub. Saya selaku Ketua Dewan Pakar Partai Golkar menolak tegas adanya Munaslub," kata Agung melalui keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (14/7/2023).
Menurut Agung, isu Munaslub sengaja diembuskan pihak tak bertanggung jawab untuk mengganggu soliditas Partai Golkar. Dia menegaskan supaya isu Munaslub segera dihentikan untuk menjaga soliditas Partai Golkar.
"Ini ada penumpang liar yang tujuannya mengganggu soliditas Partai Golkar dengan menghembuskan isu Munaslub dengan mengaitkan rekomendasi dari Dewan Pakar, padahal Dewan Pakar tidak ada sama sekali merekomendasikan Munaslub. Saya minta isu Munaslub ini untuk dihentikan," tegas Agung.
Lebih lanjut, Agung meminta agar mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat, sambil memberikan waktu kepada Airlangga untuk menentukan pasangan cawapresnya termasuk dengan mitra koalisi pada Pilpres 2024.
“Lebih cepat lebih baik, kita serahkan urusan ini kepada Pak Airlangga Hartarto, sambil kita intensifkan program Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat di seluruh Indonesia, demi memenangkan Pilpres dan Pileg 2024,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Pakar Partai Golkar menggelar rapat di kediaman Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono, di kawasan Cipinang Cependak, Jakarta Timur, Minggu (9/7/2023) malam.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas. Salah satunya terkait evaluasi keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar 2019 yang mendorong Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Menurutnya, pasca Munas 2019, Partai Golkar kian tak jelas arah politiknya jelang Pemilu 2024. Meskipun telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP, nyatanya tidak ada kemajuan.
Akibat ketidakpastian arah politik Partai Golkar itu pun memepengaruhi mesin partai di akar rumput. Menurut Ridwan, hal tersebut membuat gerakan partai berlambang pohon beringin di bawah semakin loyo.
"Banyak pendukungnya, pengurusnya juga banyak di daerah-daerah kan menunggu sinyal itu. Kalau tidak diberi sinyal, mereka diam. Dengan diamnya seluruh kader dan komponen partai dari pusat sampai daerah itu membuat partai itu menjadi loyo," paparnya.
Lebih lanjut, Ridwan menyoroti hasil Munas 2019 yang memberi mandat agar Airlangga maju sebagai capres, namun tak kunjung meningkat elektabilitasnya.
Oleh karenanya, Dewan Pakar Partai Golkar akan membuat rekomendasi agar arah Partai Golkar jelang Pemilu 2024 semakin jelas. "Maka saya minta Dewan Pakar harus membuat rekomendasi. Meskipun ini sudah terlambat, tapi harus dikeluarkan," katanya.
Menurutnya, opsi Munaslub terbuka untuk mengubah hasil Munas 2019. Ridwan mengatakan, jika opsi Munaslub untuk mengubah keputusan Airlangga sebagai capres terbuka. Maka terbuka juga bagi Golkar untuk mendukung nama lain di Pilpres 2024.
"Jadi Munaslub dalam rangka mengubah keputusan bahwa Airlangga bukan calon presiden. Bisa calon lain kan, apakah yang lainnya, itu bisa saja," katanya.
Bahkan, kata Ridwan, dengan terbukanya opsi Munaslub itu, tidak hanya mengubah keputusan Munas 2019, tetapi juga berpeluang mengganti ketua umum Partai Golkar.
Namun, hal itu tergantung pemilik suara Golkar di Munaslub. "Tapi berpeluang juga, karena Munaslub, maka pergantian ketua umum bisa mengarah ke sana. Tergantung pemilik suara," ucap Ridwan.
