Tim Editor
ERA.id - Komisi VII DPR RI meradang dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebutkan bahwa anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dimanfaatkan anggota dewan untuk kepentingan elektoral.
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, Hasto sangat ngawur menyampaikan pendapat.
"Saya mengkritik apa yang disampaikan Sekretaris (Jendera) PDIP saudara Hasto. Seolah-olah bahwa selama ini DPR sengaja menggunakan dana BRIN untuk kepentingan elektoral. Itu salah besar, tidak ada," ucap Sugeng di Jakarta, dikutip Sabtu (4/2/2023).
Dia menilai Hasto seolah memutarbalikan fakta. Padahal, serapan anggaran BRIN memang sangat berantakan dan hal itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan anggota dewan mengejar elektoral.
Komisi VII DPR RI, kata Sugeng, sudah lama mengkritik BRIN terkait dengan serapan anggaran lembaga tersebut.
"Catat! Komisi VII mengomentari pendapat itu, pendapat yang ngawur! Karena itu mau melempar kotoran kembali ke DPR, seolah-olah mau pakai uang untuk kepentingan elektoral. Sama sekali tidak!" tegasnya.
"Faktanya adalah BRIN berantakan. Setahun yang pertama kita cukup toleran karena kita anggap lagi konsolidasi. Tetapi tahun kedua jauh lebih parah dari tahun pertama," imbuh Sugeng.
Ketua DPP Partai NasDem itu juga mengatakan bahwa Hasto salah alamat apabila mengkaitkan ketidakbecusan BRIN dengan sistem pemilihan umum (pemilu) secara proporsional terbuka.
Diketahui, PDIP merupakan satu-satunya partai politik yang bersikukuh mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
"Salah alamat dong, urusan apa? Kita dengen (sistem pemilu proporsional) terbuka kan karena PDIP menggugat ke MK, kok jadi BRIN? Urusannya apa? Salah alamat," kata Sugeng.
Terkait dengan kesepakatan Komisi VII DPR RI yang mendesak pemerintah mencopot Laksana Tri Handoko dari jabatan Kepala BRIN, serta meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi atas anggaran BRIN, kata Sugeng hal itu sudah atas persetujuan seluruh fraksi, termasuk Fraksi PDIP.
"Komisi VII yang terdiri dari 9 fraksi, dan itu bulat, termasuk saya sebut, termasuk dari fraksi PDI Perjuangan, menyatakan kepada pemerintah untuk (Kepala BRIN) diganti," ucapnya.
Lebih lanjut, Sugeng tak mau menghubung-hubungan sikap difensif PDIP terhadap kritikan komisinya kepada BRIN itu ada kaitannya dengan jabatan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.
"Saya tidak menghubung-hubungkan itu. Tapi dalam konteks masalahnya saja, seolah-olah karena anggarannya sedikit, dan oleh DPR hanya (dipakai) untuk kepentigan elektoral," kata Sugeng.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, kritikan Komisi VII DPR RI terhadap kinerja BRIN merupakan akibat sistem pemilu proporsional terbuka. Sebab, anggota dewan hanya hanya mendorong program-program di daerah pemilihannya (dapil) saja. Padahal, anggaran yang dimiliki BRIN terbatas.
Adapun program BRIN yang dimaksud Hasto yaitu program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Program tersebut disebut menguntungkan anggota-anggota Komisi VII DPR RI dan para konstituennya di dapil.
"Itu akibat proporsional terbuka. Setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya. Padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (3/2).
dia mengaku bahwa polemik BRIN dengan Komisi VII DPR RI, termasuk rekomendasi agar pemerintah mencopot Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dari jabatannya, sudah sampai ke telinga Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri.
Oleh karena itu, DPP PDIP langsung memerintahkan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto untuk menindaklanjuti hal tersebut.
Hasto bilang, pimpinan Fraksi PDIP harus mendorong agar anggaran BRIN difokuskan untuk penelitian, bukan untuk kepentingan elektoral.
"Ya sudah (Megawati sudah dengar kabar polemik BRIN dengan Komisi VII DPR RI)... Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian," kata Hasto.
"Kalau elektoral itu nanti yang lain," tegasnya.
Sebagai informasi, pada Senin, 31 Januari 2023, Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BRIN.
Hasil rapat itu mendesak agar pemerintah menggantik Kepala BRIN Laksana Tri Handoko karena tidak becus melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, Komisi VII DPR RI juga meminta BPK RI melakukan audit khusus terhadap anggaran BRIN tahun 2022.
Kesimpulan RDP itu berasal dari kemarahan Komisi VII DPR RI atas sebuah pemeritaan terkait anggaran BRIN seolah menjadi barang bancakan anggota dewan.
"Seakan-akan ada penggiringan opini bahwa kami kami institusi DPR ini melakukan pembancakan terhadap anggaran riset negara kita. Fitnah!" ucap Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurachman.
Dia lantas membuka fakta bahwa BRIN sangat berantakan melakukan serapan anggaran, khususnya di tahun anggaran 2022 terkait program-program masyarakat yang bernilai Rp800 miliar.
Namun, setelah dievaluasi, ternyata BRIN hanya menggunakan Rp100 miliar dari jumlah anggaran sebesar Rp800 miliar.
"Pertanyaan sederhana bagi saya adalah, kemana Rp700 miliarnya itu? Kalau tadi kita mengutip dari pemberitaan majalah Tempo, yang seakan-akan itu digunakan semuanya oleh kita, faktanya tidak, itu fitnah," kata Maman.
