Tim Editor
ERA.id - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno memutuskan tidak akan melanjutkan pembahasan mengenai perjanjian politik antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan Anies Baswedan dan dirinya.
Dia mengaku mengambil sikap tersebut setelah melaksanakan salat istikharah. Harapannya, perbincangan tersebut tidak menjadi polemik berkepanjangan.
"Setelah saya salat istikharah, setelah saya menimbang, konsultasi dengan keluarga, saya tidak ingin melanjutkan pembicaraaan mengenai ini," kata Sandiaga usia menghadiri Resepsi Puncak Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/2/2023).
Lantaran sudah tak mau lagi bicara, Sandiaga jutru melemparkan bola kepada siapa pun pihak yang mengetahui soal perjanjian politik tersebut. Dia bilang, lebih baik pihak lain saja yang berbicara ketimbang dirinya.
"Lebih baik nanti para pihak yang mengetahui untuk bisa menyampaikan, tapi dari saya cukup sekian," tegasnya.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu mengatakan, saat ini dirinya ingin lebih fokus untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Terlebih, pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal satu tahun lagi.
"Saya ingin fokus pada menatap masa depan, kontestasi demokrasi tinggal sebentar lagi. Marilah kita tatap masa depan dengan penuh rasa suka cita, gembira, persatuan dan kesatuan bangsa kita," ucap Sandi.
Sebagai informasi, isu perjanjian politik antara Prabowo dengan Anies kembali mencuat setelah Sandiaga buka suara dalam sebuah diskusi virtual.
Menurut Sandiaga, draf perjanjian itu ditulis oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon dan ditandatangai oleh Prabowo, Anies, dan dirinya menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 lalu.
Salah satu poin perjanjian politik itu disebut mengenai kesepakatan Anies tak akan mencalonkan sebagai presiden apabila Prabowo kembali maju sebagai calon presiden.
Hal itu belakangan dibantah oleh Perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said. Dia bilang, isi perjanjian itu hanya sebatas soal beban biaya Pilkada 2017. Diketahui, Partai Gerindra menjadi pengusung utama pasangan Anies-Sandiga saat Pilkada DKI lalu.
"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut. Yang ada adalah perjanjian soal berbagai beban biaya Pilkada dengan Pak Sandi, itu yang saya tahu," ujar Said di restoran kawasan Tangerang, Banten, Senin (30/1).
Adapun pembagian beban biaya Pilkada itu juga melingkupi soal utang piutang antara Prabowo dengan Sandiaga dan Anies. Said menyebut, saat Pilkada DKI 2017 lalu, Anies tak memiliki cukup uang.
"Dan dalam perjanjian itu antara lain ada juga perjanjian utang piutang dengan Pak Sandiaga dan Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang," ucapnya.
Said membantah tegas perjanjian politik itu terkait kesepakatan Anies tak akan mencalonkan diri sebagai presiden apabila Prabowo maju lagi sebagai calon presiden.
Menurutnya, yang ada hanya pembicaraan antara Prabowo yang mengajak Anies sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 lalu. Namun, hal itu tidak sampai menjadi kesepakatan.
"Setahu saya, tidak ada perjanjian antara Pak Anies dan Pak Prabowo. Karena memang tidak sempat menjajaki kemungkinan bersama-sama kan," ucapnya.
