Tim Editor
Dilansir dari Antara, Nicke sempat ditunjuk menjadi Plt Dirut mengganti Elia Massa Manik yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Dirut Pertamina sejak 20 April 2018.
Kehadiran Nicke di Pertamina sudah dimulai sejak 27 November 2017. Saat itu pemegang saham memercayainya duduk sebagai Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-256/MBU/11/2017, tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perseroan (Persero) PT Pertamina.
Selanjutnya tugas Nicke bertambah dengan merangkap sebagai Plt Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur Pertamina, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-39/MBU/02/2018 tanggal 13 Februari 2018.
Karir perempuan kelahiran Tasikmalaya, 25 Desember 1967 ini tergolong moncer di lingkungan BUMN.
Di PT PLN (Persero) jabatan tertinggi yang diembannya yaitu sebagai Direktur Perencanaan Korporat dan Direktur Pengadaan Strategis 1 selama tiga tahun, 2014 hingga 2017.
Lulusan Teknik Industri ITB dan Master Hukum Bisnis dari Unpad ini juga pernah menjadi Direktur Utama PT Mega Eltra, perusahaan kontraktor listrik di lingkungan holding PT Pupuk Indonesia (Persero), Selain itu, Nicke juga pernah menjabat Direktur Bisnis PT Rekayasa Industri (Rekind) Persero dan Vice President Corporate Strategy Unit (CSU) di perusahaan yang sama hingga akhirnya bergabung di PLN pada tahun 2014.
Sebagai direksi Pertamina, Nicke ikut berperan dalam aksi korporasi pembentukan holding BUMN Migas yang menggabungkan Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai anggota holding.
Menteri BUMN Rini Soemarno selaku kuasa pemerintah pemegang saham Pertamina mengatakan penunjukan Nicke diharapkan dapat membawa Pertamina ke arah yang lebih baik.
"Ibu Nicke sesuai pengalamannya di Rekayasa Industri mengerjakan proyek-proyek skala besar. Kita akan dorong supaya refinery Pertamina yang tertunda ini betul-betul bisa dikerjakan. Dan bagaimana meningkatkan efisiensi terhadap proses supply chain di Pertamina," kata Rini.
Ia juga menekankan, bahwa Nicke harus mampu menurunkan impor minyak Pertamina dengan memanfaatkan produksi minyak di dalam negeri, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo.
