Tim Editor
Jakarta, era.id - Setelah dilantik di Istana Presiden, bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, para Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik kemudian penuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berdiskusi soal pencegahan korupsi di daerah.
"Intinya KPK mengundang kita, saya respon langsung mengadakan silaturahmi supaya teman-teman di daerah 'oh, ini lho KPK'," ungkap Tjahjo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
Tjahjo bilang, selain berbincang soal upaya-upaya pencegahan korupsi, KPK sengaja mengundang para kepala daerah untuk buka-bukaan, tukar pikiran soal kendala apa saja sih yang dihadapi para pemimpin di daerah dalam mencegah korupsi.
KPK terang-terangan bilang, yang mereka kedepankan hingga saat ini tetaplah upaya pencegahan. "Jadi, jangan dianggap 'wah, KPK ini akan mau OTT'. Itu enggak," tutur Tjahjo.
"Kita sama-sama mengedepankan fungsi pencegahan. KPK saya kira akan bisa jalan kalau di samping laporan masyarakat, juga teman-teman kepala daerah juga ikut mendukung penuh, apalagi sudah ada korwil (koordinator wilayah)."
Adapun pihak KPK yang menemui para kepala daerah yang baru saja dilantik itu adalah Ketua KPK Agus Rahardjo bersama wakilnya Alexander Marwata, serta Deputi Bidang Pencegahan dan Deputi Bidang Penindakan.
"Saya kira ini solusi KPK yang sangat baik. Tadi kita hampir semua bicara diskusi permasalahan yang ada. Kemudian, bagaimana cara menanganinya dengan baik sehingga teman-teman kepala daerah juga bisa melaksanakan tugas. Saya yakin mereka-mereka punya komitmen untuk memberantas korupsi ya saya kira."
Sebagai informasi, ada delapan kepala daerah yang ikut dalam pertemuan pasca mereka dilantik. Para gubernur dan wakil gubernur itu adalah Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman (Sulawesi Selatan), Ganjar Pranowo-Taj Yasin Maimoen (Jawa Tengah), I Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Bali), Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Papua), Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Jawa Barat), Sutarmidji dan Ria Norsan (Kalimantan Barat), Ali Mazi-Lukman Abunawas (Sulawesi Tenggara), dan Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah (Sumatera Utara).
Sementara Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Laiskodat-Josef Nae Soi tak hadir dalam pertemuan ini meski baru saja dilantik pagi tadi.
