Tim Editor
"Data itu sedang dikoordinasikan. Kita turunkan ke bawah, ke teman-teman provinsi dan teman-teman kabupaten/kota sedang melakukan pengecekan," sebut Viryan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/9/2018).
KPU mengakui masih ada DPT ganda di beberapa daerah. Pada rapat pleno yang digelar siang ini, Viryan mengatakan KPU mencermati ulang DPT di Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Namun, ternyata ada bagian yang terlewati karena aspek teknis data.
"Misalnya namanya A.B, yang satu lagi menjadi ganda karena terketik AB. Atau kemudian yang kami sampaikan sebelumnya bahwa faktor ganda itu dimungkinkan terjadi karena proses coklit di bawah, data KTP elektroniknya atau NIK-nya itu ganda tapi secara bersamaan ada di dua tempat, dan itu dimungkinkan terjadi. Dan ini sedang berlangsung sampai sekarang," tuturnya.
Viryan juga bilang, jumlah DPT ganda yang ditemukan Bawaslu juga berkemungkinan akan bertambah. Sebab, Bawaslu masih menganalisis 285 dari 514 kabupaten/kota.
Dia memastikan KPU bertanggung jawab untuk merampungkan kasus temuan DPT ganda sampai batas akhir penetapan DPT.
"Mudah-mudahan selesai sampai tanggal 15. temen-temen semangat, KPU Bawaslu semangat, karena kita sadar tanggung jawab untuk DPT bersih itu ada di kita. hasil kerja KPU dan Bawaslu. kami sinergi sangat ketat," imbuhnya.
Pagi tadi, Bawaslu RI temukan hasil analisis data pemilih tetap (DPT) yang dirilis Komisi Pemilihan Umum. Hasilnya, dari 285 kabupaten/kota yang dianalisis, Bawaslu temukan ada sekitar 1 juta kegandaan data pemilih. Kata Abhan, hasil analisis kegandaan DPT tersebut didasari pada elemen NIK, nama dan tanggal lahir yang identik.
"Dari 285 Kab/Kota dengan 91.001.344 pemilih yang terhimpun, ditemukan kegandaan data sebanyak 1.013.067," sebut Ketua Bawaslu RI Abhan dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/9/2018).
