Tim Editor
"Banyak yang mendapatkan opini WTP, tetapi korupsi tetap jalan," kata Sri Mulyani dalam Rakernas Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2018, seperti dilansir Antara, Kamis (20/9/2018).
Bayangkan saja, sepanjang Januari hingga Juli 2018, ada 19 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi oleh KPK. Seharusnya, laporan keuangan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sekalipun harus dimaksimalkan secara efisien untuk pengambilan keputusan-keputusan yang strategis.
"Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk feed back membuat perencanaan yang lebih baik. Perbaikan pengelolaan negara bertujuan meningkatkan kualitas penggunaan keuangan negara yang lebih baik," tutur Sri Mulyani.
"Keuangan negara, termasuk dana transfer ke daerah, adalah instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan dalam rangka menyejahterakan rakyat, memperbaiki kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan," lanjutnya.
Sri Mulyani menyebutkan ada delapan pemerintah provinsi yang mendapatkan opini WTP lima kali berturut-turut selama kurun waktu 2013-2017. Mereka adalah Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Barat. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 5,96 persen atau lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dalam lima tahun terakhir yang tercatat 5,09 persen.
