Tim Editor
Para kepala daerah itu disebut-sebut bakal mengisi posisi strategis meski tidak bertanggungjawab langsung untuk pemenangan Jokowi-Ma'ruf di suatu daerah.
"Sudah 34 TKD Provinsi sudah selesai dan sekarang provinsi lah yang berproses untuk membentuk TKD di wilayah kabupaten kotanya masing-masing," kata Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Verry Surya Hendrawan saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (20/9/2018).
Kata Sekjen PKPI ini, kepala daerah yang masih menjabat tidak akan menempati posisi sebagai ketua tim. Alasannya, karena kalau mereka dijadikan ketua tim, maka akan melanggar aturan KPU. Jadi, kepala daerah yang masih aktif, akan berada di dua posisi seperti dewan pengarah atau koordinator wilayah. Posisi yang cukup strategis.
"Kita berharap ada dua posisi yang kita tempatkan untuk kepala daerah. Pertama bisa di dewan pengarah, yang kedua bisa jadi koordinator wilayah karena mereka yang paling tahu wilayahnya," ungkapnya.
(Ilustrasi/era.id)
Menurut Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana Jakarta Maksimus Ramses Lalongkoe, dukungan sejumlah kepala daerah kepada pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin ini tentu memberikan keuntungan. Apalagi, kepala daerah ini pasti punya basis massa yang jelas di wilayahnya.
"Sebetulnya dari infrastruktur politik justru memberikan keuntungan bagi Jokowi karena yang jelas begini, kepala-kepala daerah ini kan punya basis massa. Apalagi, misalnya kepala daerah baru dipilih saat pilkada kemarin. Itu mereka masih punya basis massa dan kekuatan," kata Maksimus kepada era.id, Kamis (20/9/2018).
"Artinya dari segi ini saja mereka dapat limpahan suara atau dukungan masyarakat," sambungnya.
Pembangunan jadi alasan kepala daerah dukung petahana
Ternyata, dukungan ini tidak berdiri sendiri. Ada timbal balik yang diinginkan oleh si kepala daerah yang mendukung Jokowi. Menurut Maksimus, alasan yang bikin kepala daerah berbondong-bondong dukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019, adalah keberlangsungan pembangunan infrastruktur ketika Jokowi terpilih lagi.
"Mungkin melihat pembangunan-pembangunan saat zaman pak Jokowi, terkait infrastruktur. Kalau kita lihat daerah-daerah yang mendukung pak Jokowi itu juga mendapat banyak pembangunan infrastruktur," ujarnya.
Kalau melihat analisis itu, memang tepat sepertinya. Sebab, hal inilah yang jadi alasan bagi sejumlah kepala daeah Sumatera Barat mendeklarasikan diri mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Pada Pilpres 2014 lalu, suara Jokowi terpuruk di provinsi ini. Suaranya kalah dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa, kala itu.
Pada Pilpres 2014, meski menang secara nasional, tapi perolehan suara Jokowi-Jusuf Kalla hancur di Sumbar. Jokowi-JK dapat 559.308 suara (23 persen) di Sumbar, sedangkan Prabowo-Hatta menang telak dengan 1.797.505 suara (77 persen). Dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Jokowi-JK hanya menang di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
(Ilustrasi/era.id)
Beberapa waktu yang lalu tujuh orang kepala daerah dari Sumatera Barat seperti Bupati Sijunjung Yuswir Arifin; Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi; Bupati Pasaman Yusuf Lubis; Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan; Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet; Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni; dan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias secara resmi menandatangani surat yang berisi dukungan kepada pasangan ini.
"Dukungan tujuh kepala daerah ini adalah impact dari prestasi dan kerja nyata yang dilakukan Pak Jokowi, kepala daerah yang mewakili masyarakatnya itu betul-betul menyampaikan aspirasi masyarakatnya dan mengapresiasi kerja dari Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding.
Selain itu, Maksimus bilang, potensi memenangkan Pilpres 2019 juga bisa membuat dukungan kepala daerah dengan calon petahana ini makin kuat. "Ketika potensi kemenangan semakin besar maka ada kecendrungan orang untuk memilih calon itu," katanya.
Buat kalian yang belum tahu, selain tujuh kepala daerah di Sumatera Barat itu. Ada juga nih, beberapa kepala daerah yang ikut mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka adalah Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Bali Wayan Koster, dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat.
Selain itu ada juga Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, dan Gubernur Papua Lukas Enembe.
Ini baru sebagian saja. Sebab, sejumlah nama kepala daerah lain ataupun mantan kepala daerah akan diumumkan sebelum masa kampanye dimulai atau diperkirakan pada tanggal 22 September mendatang.
